Narasi Bencana dan Kebijakan Kehutanan : Pemberitaan Media Nasional tentang Banjir Sumatera Tahun 2025

Naufal Aji Satria, Prof. Dr. Agus Pramusinto, M.Dev.Admin.

2026 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Bencana banjir Sumatera tahun 2025 memicu diskursus kebijakan mengenai penanganan bencana dan pengelolaan hutan di Indonesia. Pemberitaan media massa mengenai bencana tersebut menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai krisis dan melegitimasi solusi kebijakan tertentu sebagai policy actor. Penelitian ini menganalisis elemen dan strategi narasi kebijakan yang dibangun lima media massa nasional Indonesia, yaitu Bisnis Indonesia, Republika, Okezone, Media Indonesia, dan Kompas, menggunakan Narrative Policy Framework (NPF) pada level meso, melalui analisis isi kualitatif atas 397 artikel berita daring periode November 2025 hingga Mei 2026. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelima media sepakat memosisikan pemerintah pusat, Presiden, kementerian, dan BUMN sebagai hero, sedangkan masyarakat dan pengungsi diposisikan sebagai victim, tetapi terbelah dalam menentukan villain. Bisnis Indonesia lebih banyak mengaitkan bencana dengan cuaca ekstrem, sedangkan Republika, Okezone, dan Media Indonesia mengarahkan atribusi kepada perusahaan pemegang konsesi dan korporasi perkebunan. Perbedaan tersebut membentuk plot yang berbeda yakni Bisnis Indonesia, Okezone, dan Kompas cenderung menggunakan story of control melalui strategi containment dan angel-shift untuk melegitimasi solusi pragmatis-prosedural, sedangkan Republika dan Media Indonesia memadukan story of control dengan story of decline melalui strategi expansion dan devil-shift selektif untuk mendorong legitimasi reformasi tata ruang dan akuntabilitas korporasi. Penelitian ini menemukan bahwa legitimasi kebijakan terbentuk secara kumulatif melalui keseluruhan elemen narasi, bukan hanya pada moral of the story, serta menunjukkan keterkaitan antara narasi media dengan dimensi input dan output legitimacy. Variasi konfigurasi narasi antarmedia turut dijelaskan oleh konteks kepemilikan media dan kebebasan pers. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan perluasan teori NPF pada level meso melalui dua proposisi, yaitu determinan organisasional media dan dimensi temporal peristiwa bencana sebagai faktor dari luar struktur narasi yang turut membentuk konfigurasi elemen narasi yang membentuk konfigurasi elemen narasi, sekaligus menegaskan implikasinya terhadap penguatan sinkronisasi kebijakan kehutanan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di wilayah terdampak.

The 2025 Sumatra flood disaster triggered a policy discourse regarding disaster management and forest governance in Indonesia. Mass media coverage of the disaster demonstrated that media outlets do not merely convey information, but also frame the crisis and legitimize specific policy solutions as policy actors. This study analyzes the narrative policy elements and strategies constructed by five national mass media outlets in Indonesia : Bisnis Indonesia, Republika, Okezone, Media Indonesia, and Kompas, using the Narrative Policy Framework (NPF) at the meso level, through qualitative content analysis of 397 online news articles published from November 2025 to May 2026. The findings reveal that all five outlets consistently position the central government, the President, ministries, and state-owned enterprises (SOEs) as the heroes, while positioning the public and refugees as the victims; however, they diverge in identifying the villain. Bisnis Indonesia predominantly links the disaster to extreme weather, whereas Republika, Okezone, and Media Indonesia direct attribution toward concession-holding companies and plantation corporations. These differences shape distinct plot structures: Bisnis Indonesia, Okezone, and Kompas tend to employ a story of control using containment and angel-shift strategies to legitimize pragmatic-procedural solutions, whereas Republika and Media Indonesia integrate a story of control with a story of decline using expansion and selective devil-shift strategies to foster the legitimacy of spatial planning reform and corporate accountability. This study reveals that policy legitimacy is formed cumulatively through the totality of narrative elements rather than relying solely on the moral of the story, while also illustrating the interconnection between media narratives and the input and output dimensions of legitimacy. Variations in narrative configurations across media outlets are further explained by the contexts of media ownership and press freedom. Based on these findings, this study proposes an extension of meso-level NPF theory through two propositions: organizational media determinants and the temporal dimension of disaster events serve as factors external to narrative structure that shape the configuration of narrative elements. Concurrently, it underscores implications for strengthening the synchronization of forestry policies between the central government and provincial governments in the affected regions.

Kata Kunci : Narrative Policy Framework (NPF), media massa, banjir Sumatera, pengelolaan hutan, strategi naratif, legitimasi kebijakan.