Laporkan Masalah

Analisis Kesesuaian Penilaian Panel DS618 terhadap Kualifikasi Uni Eropa atas Kebijakan Pemerintah Indonesia sebagai Subsidi di Industri Biodiesel dengan SCM Agreement

Farihaini, Royhan Akbar, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penilaian Panel WTO DS618 terhadap kualifikasi Uni Eropa atas kebijakan Pemerintah Indonesia sebagai subsidi di industri biodiesel dan dijadikan dasar pengenaan bea imbalan, dengan ketentuan SCM Agreement. Analisis dilakukan berdasarkan dokumen resmi Uni Eropa berupa Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1344 serta 2019/2092 dan Laporan Panel WTO DS618. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan fokus utama pada peraturan perundangan-undangan yang relevan dan berlaku di Indonesia dan Uni Eropa, Perjanjian WTO, serta Laporan Panel DS618, dan dilengkapi data penunjang non-hukum berupa wawancara narasumber dengan perwakilan APROBI dan Kemendag RI.


Penelitian ini menghasilkan 2 simpulan. Pertama, Panel DS618 telah tepat dalam menyimpulkan bahwa dari kebijakan yang dikualifikasikan sebagai subsidi oleh Uni Eropa, hanya kebijakan transfer BPDPKS yang memenuhi unsur subsidi, sementara kualifikasi Uni Eropa atas kontribusi finansial dalam kebijakan penyediaan CPO dinyatakan tidak konsisten dengan SCM Agreement. Kedua, dengan hasil laporan tersebut, maka pasca Laporan Panel DS618, legitimasi kebijakan Pemerintah Indonesia bersifat relatif dan rentan terhadap kualifikasi yang sama di masa yang akan datang. Dengan adanya pengajuan banding oleh Uni Eropa, tidak berfungsinya Badan Banding WTO, serta Indonesia yang tidak tergabung dalam keanggotaan MPIA, Pemerintah Indonesia perlu mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase ad hoc, di samping juga perlu melakukan peninjauan kembali terhadap desain dan implementasi kebijakan sesuai ketentuan SCM Agreement, guna menghindari potensi sengketa serupa di masa yang akan datang.

This research aims to analyze whether the assessment of the WTO DS618 Panel regarding the European Union's qualification of Government of Indonesia policies as subsidies in the biodiesel industry and used as the basis for imposing countervailing duties, is consistent with the provisions of the SCM Agreement. The analysis is conducted based on official European Union documents, namely Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1344 and 2019/2092, as well as the WTO DS618 Panel report. This study is normative legal research utilizing secondary data obtained through literature review, with a primary focus on relevant and prevailing laws and regulations in Indonesia and the European Union, the WTO Agreements, and the DS618 Panel report, supplemented by non-legal supporting data from interviews with representatives of APROBI and the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. 


This research yields two conclusions. First, the DS618 Panel correctly found that, of the measures qualified as subsidies by the European Union, only the BPDPKS (Oil Palm Plantation Fund) transfer satisfied the elements constituting a subsidy, while the European Union's qualification of the financial contribution in the CPO provision policy was found to be inconsistent with the SCM Agreement. Second, in light of these findings, the legitimacy of the Government of Indonesia's policies following the DS618 Panel report remains relative and vulnerable to similar qualifications in the future. Given the European Union's notice of appeal, the continued dysfunction of the WTO Appellate Body, and Indonesia's non-membership in the MPIA, the Government of Indonesia needs to pursue dispute settlement through the ad hoc arbitration mechanism, while also reviewing the design and implementation of its policies in accordance with the provisions of the SCM Agreement in order to avoid the potential for similar disputes in the future.

Kata Kunci : World Trade Organization, Uni Eropa, subsidi, bea imbalan, biodiesel / World Trade Organization, European Union, subsidy, countervailing duties, biodiesel

  1. S1-2026-492660-abstract.pdf  
  2. S1-2026-492660-bibliography.pdf  
  3. S1-2026-492660-tableofcontent.pdf  
  4. S1-2026-492660-title.pdf