Analisis Yuridis Terhadap Kesesuaian Konsep Multiple Voting Shares Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 Ditinjau Dari Prinsip Keadilan

Willyanto Sinaga, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perbandingan konsep multiple voting share di Indonesia melalui POJK No.22/POJK.04/2021 dibanding dengan konsep di Singapura dan Hongkong serta ketentuan dalam POJK No.22/POJK.04/2021 dalam mengatur keseimbangan hak dan kepentingan antar pemegang saham sehingga tetap sejalan dengan prinsip berkeadilan dalam suatu perseroan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan MVS di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan ruang bagi perusahaan berbasis inovasi dan teknologi untuk memperoleh pendanaan melalui pasar modal tanpa kehilangan kemampuan pendiri dalam mempertahankan arah strategis perusahaan setelah Initial Public Offering (IPO). Kehadiran MVS mencerminkan perkembangan tata kelola perusahaan modern yang tidak lagi semata-mata mendasarkan pengendalian perusahaan pada besarnya kepemilikan modal, tetapi juga mempertimbangkan visi, kontribusi, dan peran pendiri terhadap keberlangsungan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia melalui POJK Nomor 22/POJK.04/2021 mengadopsi model pengaturan yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penerapan MVS, sedangkan Singapura dan Hong Kong cenderung menitikberatkan pada pembatasan struktur hak suara serta penguatan mekanisme corporate governance dan perlindungan investor. Meskipun demikian, pengaturan MVS di Indonesia tetap disertai berbagai mekanisme pengamanan, antara lain melalui pembatasan subjek pemegang SHSM, pembatasan jangka waktu dan pengalihan saham, pembatasan rasio hak suara, pengembalian mekanisme one share one vote (OSOV) pada keputusan tertentu, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance. Dengan demikian, pengaturan MVS di Indonesia mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan perusahaan dalam mempertahankan stabilitas pengendalian dan mendorong inovasi dengan kepentingan perlindungan pemegang saham publik melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, fairness, dan kepastian hukum.

This study aims to identify and analyze the comparison of the Multiple Voting Shares (MVS) concept in Indonesia under POJK No. 22/POJK.04/2021 with the concepts applied in Singapore and Hong Kong, as well as to examine how the provisions of POJK No. 22/POJK.04/2021 regulate the balance of rights and interests among shareholders in order to remain aligned with the principle of justice within a corporation.

This research is a normative juridical legal study. The research employs primary and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The approaches used in this study are the statutory approach and the comparative approach.

This study demonstrates that the regulation of MVS in Indonesia, Singapore, and Hong Kong is fundamentally aimed at providing innovative and technology-based companies with access to capital markets while enabling founders to retain strategic control following an Initial Public Offering (IPO). The adoption of MVS reflects the evolution of modern corporate governance, where corporate control is no longer determined solely by the proportion of capital ownership but also by the founders' vision, contribution, and role in ensuring the company's long-term sustainability. The findings reveal that Indonesia, through Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 22/POJK.04/2021, adopts a regulatory model that provides greater flexibility in the implementation of MVS, whereas Singapore and Hong Kong place greater emphasis on limiting voting rights structures and strengthening corporate governance mechanisms and investor protection. Nevertheless, Indonesia's MVS framework is complemented by various regulatory safeguards, including restrictions on eligible holders of Multiple Voting Shares, holding period requirements, transfer restrictions, limitations on voting rights ratios, the reinstatement of the one share one vote (OSOV) principle for specific corporate decisions, and the application of Good Corporate Governance (GCG) principles. Accordingly, the Indonesian MVS framework seeks to balance the need to preserve founders' strategic control and promote corporate innovation with the protection of public shareholders through the principles of accountability, transparency, fairness, and legal certainty.

Kata Kunci : Perusahaan, OJK, MVS, Saham Dengan Hak Suara Multipel, Keadilan, GCG