ANALISIS KONSTRUKSI POLRI DI MASA REFORMASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA
Muhammad Rafi Fadilah, Tapiheru Joash Elisha Stephen, S.I.P., M.A., Ph.D.
2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik
Penelitian ini mengkaji kegagalan proses sivilisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi sipil pasca Reformasi 1998 dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Berbeda dari kajian terdahulu yang membaca kegagalan tersebut sebagai residu pasif budaya militeristik, penelitian ini memahaminya sebagai kegagalan proyek diskursif. Selama tiga dekade berkedudukan sebagai bagian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), makna, identitas, dan fungsi kepolisian tertanam dalam tatanan wacana militer, hingga Reformasi 1998 mengartikulasikan wacana tandingan yang menempatkan Polri sebagai aparatur sipil dan berhasil terwujud pada tataran teks hukum serta struktur kelembagaan melalui pemisahan dari ABRI dan pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penelitian ini berargumen bahwa patahan tersebut tidak tuntas, karena perubahan teks dan struktur formal tidak diikuti perubahan praktik diskursif dan praktik sosial, sehingga watak koersif yang melekat pada identitas militer tidak hilang, melainkan berubah bentuk. Legality-making dipahami sebagai konsekuensi kegagalan ini, yaitu kepatuhan legalistik terhadap prosedur formal yang dijadikan basis otoritas pengganti ketika legitimasi publik tidak tercapai, dievaluasi menggunakan Peelian Principles dan democratic policing sebagai standar normatif yang diklaim sendiri oleh Polri dalam narasi reformasinya.
Dengan menggunakan Critical Discourse Analysis (CDA) Fairclough dan teori tiga dimensi kekuasaan Steven Lukes, penelitian menganalisis lima arena empiris, yaitu konstruksi UU No. 2 Tahun 2002, evolusi wacana kelembagaan dari Polmas hingga Presisi, penanganan demonstrasi 2019-2025, kontestasi elektoral, serta wacana publik dan fragmentasi internal, melalui triangulasi dokumen, media, dan wawancara tiga belas informan lintas latar belakang. Penelitian menemukan bahwa kegagalan sivilisasi berlangsung melalui kelembaman wacana kelembagaan, wacana tandingan yang menormalisasi praktik non-reformis, serta warisan pandangan aparatus negara kolonial yang memosisikan masyarakat sebagai sumber ancaman, sebuah cara pandang yang tidak hanya diwarisi Polri, tetapi juga Tentara Nasional Indonesia sebagai institusi keamanan negara yang sama-sama berakar dari struktur kolonial. Legality-making bekerja melalui mekanisme linguistik, pengendalian agenda, dan pembentukan preferensi publik yang menempatkan kepatuhan legalistik sebagai substitusi legitimasi demokratis, namun bukan semata produk Polri, melainkan medan kontestasi interdiskursif yang turut direproduksi tuntutan legalistik publik, ekonomi informal keamanan, dan fragmentasi kepentingan internal Polri. Evaluasi melalui Peelian Principles menunjukkan defisit legitimasi pada lima dimensi normatif yang berkontribusi pada penyempitan ruang sipil dan reproduksi otoritarianisme residual dalam demokrasi prosedural, dengan demonstrasi Agustus 2025 sebagai titik akumulasi krisis yang melahirkan tuntutan revisi Undang-Undang Polri. Penelitian menyimpulkan bahwa sivilisasi Polri yang substantif memerlukan reformasi epistemik, struktural, dan kultural yang bersifat dwiarah, mencakup transformasi budaya organisasi Polri sekaligus penguatan budaya hukum dan kesadaran sipil masyarakat.
This study examines the failure of the civilianization
process of the Indonesian National Police (Polri) as a civilian institution
following the 1998 Reform and its implications for the quality of democracy in
Indonesia. Departing from previous studies that read this failure as a passive
residue of militaristic culture, this research understands it as the failure of
a discursive project. For three decades as part of the Indonesian Armed Forces
(ABRI), the meaning, identity, and function of the police were embedded within
a military discursive order, until the 1998 Reform articulated a
counter-discourse positioning Polri as a civilian apparatus, one that was
successfully realized at the level of legal text and institutional structure
through separation from ABRI and the enactment of Law Number 2 of 2002. This
study argues that this rupture remained incomplete, because changes in text and
formal structure were not followed by corresponding changes in discursive and
social practice, so that the coercive character embedded in the military
identity did not disappear but instead took on a new form. Legality-making is
understood as a consequence of this incompleteness, namely legalistic
compliance with formal procedure serving as a substitute basis of authority when
public legitimacy is not attained, evaluated using the Peelian Principles and
democratic policing as the normative standards Polri itself claims in its
reform narrative.
Employing Fairclough's Critical Discourse Analysis
(CDA) and Steven Lukes’ three-dimensional theory of power, this study analyzes
five empirical arenas: the construction of Law Number 2 of 2002, the evolution
of institutional discourse from Polmas to Presisi,
the handling of demonstrations between 2019 and 2025, electoral contestation,
and public discourse together with internal fragmentation, through
triangulation of documents, media, and interviews with thirteen informants from
diverse backgrounds. The study finds that the failure of civilianization
operates through the inertia of institutional discourse, a counter-discourse
that normalizes non-reformist practices, and an inherited colonial state
apparatus worldview that positions society as a source of threat, an outlook
inherited not only by Polri but also by the Indonesian National Armed Forces
(TNI), both of which are rooted in the same colonial structure. Legality-making
works through linguistic mechanisms, agenda control, and the shaping of public
preferences that position legalistic compliance as a substitute for democratic
legitimacy; yet it is not solely a product of Polri, but rather a field of
interdiscursive contestation that is also reproduced by the public’s own
legalistic demands, the informal economy of security, and the fragmentation of
interests within Polri itself. Evaluation through the Peelian Principles
reveals a legitimacy deficit across five normative dimensions that contributes
to the narrowing of civic space and the reproduction of residual
authoritarianism within a procedural democracy, with the August 2025
demonstrations marking the accumulation point of this crisis that gave rise to
demands for revising the Police Law. The study concludes that a substantive
civilianization of Polri requires epistemic, structural, and cultural reform
that is bidirectional in nature, encompassing the transformation of Polri’s
organizational culture as well as the strengthening of legal culture and civic
awareness among the public.
Kata Kunci : Polri, sivilisasi kepolisian, legality-making, legitimacy-making, legitimasi publik, Critical Discourse Analysis, tiga dimensi kekuasaan