Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pengaturan Pajak Karbon di Indonesia: Studi Komparatif Dengan Singapura
Qarira Syanara Mumtaz, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M(HR)., Ph.D.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai pajak karbon di Singapura serta peluang pembentukan dan pengembangan kebijakan hukum pidana mengenai pajak karbon di Indonesia dengan memperhatikan kebijakan serupa di Singapura.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung dengan data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber yang relevan. Seluruh bahan hukum dan data dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana mengenai pajak karbon di Singapura menempatkan hukum pidana sebagai instrumen penegakan yang selektif untuk menjamin kepatuhan dan melindungi integritas sistem carbon pricing. Ketentuan pidana dalam Carbon Pricing Act 2018 terutama ditujukan terhadap perbuatan berupa pemberian informasi palsu, pelanggaran kewajiban pelaporan dan verifikasi, penghalangan pemeriksaan, serta pelanggaran kewajiban pembayaran pajak karbon. Di Indonesia, ketentuan pidana perpajakan dan KUHP Nasional telah dapat menjangkau sebagian pelanggaran terkait pajak karbon, tetapi belum secara khusus merespons karakteristik tindak pidana yang berkaitan dengan integritas data emisi, pengukuran, pelaporan dan verifikasi, serta unit karbon. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan hukum pidana tidak harus dilakukan melalui pembentukan ketentuan pidana secara menyeluruh, melainkan secara terbatas terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau curang, menghambat pengawasan, menyalahgunakan unit karbon, atau menimbulkan dampak serius terhadap penerimaan negara dan perlindungan lingkungan hidup, dengan tetap berpedoman pada asas legalitas, proposionalitas, dan ultimum remedium.
This research aims to analyze the criminal law policy on carbon tax in Singapore and to examine the opportunities for establishing and developing a criminal law policy on carbon tax in Indonesia by taking into consideration the corresponding policy in Singapore.
This research constitutes normative legal research that is descriptive in nature, employing statutory, conceptual, and comparative approaches. The research conducted through library research involving primary, secondary, and tertiary legal materials, supported by primary data obtained through interviews with relevant sources. The materials and data obtained were analyzed qualitatively.
The research findings demonstrate that the criminal law policy on carbon tax in Singapore positions criminal law as a selective enforcement instrument to ensure compliance and safeguard the integrity of the carbon pricing system. The criminal provisions under the Carbon Pricing Act 2018 primarily address false information, breaches of reporting and verification obligations, obstruction of inspections, and violations of carbon tax payment obligations. In Indonesia, existing tax-related criminal provisions and the National Criminal Code can address certain violations relating to carbon tax, but do not specifically address criminal conduct concerning the integrity of emissions data, measurement, reporting and verification, and carbon units. Therefore, the development of criminal law policy does not necessarily require comprehensive criminalization through specific offences but may instead be directed at limited criminalization of intentional or fraudulent conduct, obstruction of oversight, misuse of carbon units, or conduct causing serious harm to state revenue and environmental protection, while adhering to the principles of legality, propotionality, and ultimum remedium
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Pajak Karbon, Singapura, Indonesia