Pelaksanaan kewajiban Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dalam penyelesaian kredit macet penyerahan dari PT BRI Persero Tbk di Surakarta

WIDIYANTI, Sri, Prof. Emmy Pangaribuan S., SH

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Pada tesis yang berjudul pelaksanaan kewajiban kantor pelayanan dan piutang negara dalam penyelesaian kredit macet penyerahan dari PT BRI Persero Tbk di Surakarta, dimana penyerahan kredit macet tersebut merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang kemudian diserahkan ke PUPN melalui KP2LN. Berdasarkan judul yang diutarakan tersebut diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah, sebagai berikut : 1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban kantor pelayanan piutang dan lelang negara (KP2LN) dalam penagihan, penyitaan dan pelelangan dari kerangka penyelesaian kredit macet? 2. Kendala-kendala apa yang terjadi dalam proses penagihan, penyitaan dan pelelangan? Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder yang selanjutnya disebut penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto, dkk, 1990 : hal 14). Serta berpedoman pada wawancara. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa hal dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut KP2LN Surakarta sebagaimana ketentuan Pasal 23 Keputusan Menteri Keuangan Nomor.445/KMK.01/2001, menyelenggarakan fungsinya a. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan; b. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain pemilik penanggung hutang; c. Penyitaan bahan pertimbangan dan pemberian keringanan hutang. Pelaksanaan tanggung jawab jawab Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang Negara (KP2LN) dalam penagihan, penyitaan dan pelelangan dari kerangka penyelesaian kredit macet, meliputi : 1. Cara Persuasif 2. Cara Pendekatan Hukum 3. Pelaksanaan Eksekusi

The thesis entitled the obligation of State Auction Office on settling of non performing loan which handed over from PT BRI (Tbk) in Surakarta is the presence of non performing loan transfer where the bank is BUMN then handed over to PUPN through KP2LN. Based on the description above, it was aimed to find out how was the implementation of obligation State Auction Office (KP2LN) on collecting, seizing and auction of non performing loan settling framework and what constraints occurring on the collecting, seizing and auction process. The present research has been normative law which conducted by procuring secondary data through the library research and using descriptive analysis that more suggested to the research on the obligation of State Auction Office on settling of non performing loan which handed over from PT BRI (Tbk) in Surakarta. It was implemented at the KP2LN area of Surakarta and its object has been the settling of non-performing loan at KP2LN. Based on the research that have implemented the result indicate that KP2LN Surakarta as the determination of Article 23, the Minister of Finance Decision No. 445/KMK.0,1/2001, was functioning to implementation on determining and collecting state auction and investigating capacity of loan guarantor and execution of borg; inspecting the borg of loan guarantor and other property of the guarantor; seizing and giving loan dispensation. While the implementation of obligation of State Auction Office (KP2LN) on settling of non performing loan with collecting, seizing and auction was taken in persuasive, legal approach and execution.

Kata Kunci : Hukum Perbankan, Kredit Macet, KP2LN – PT BRI.Persero Tbk di Surakarta, State Court.