Strategi Advokasi Hak Penyandang Disabilitas oleh OHANA dalam Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta

Veronika Devi Indriyanti Puspitaningrum, Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil meraih peringkat pertama dalam Penghargaan Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas Tahun 2025 yang diberikan oleh Kementerian PPN/BAPPENAS dalam ajang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Salah satu aspek penilaian pada penghargaan tersebut yaitu adanya keterlibatan dari beberapa stakeholders, seperti Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) di dalam mewujudkan pembangunan yang setara, partisipatif, dan tanpa diskriminasi. Maka, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menemukan strategi advokasi hak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh OHANA sebagai salah satu OPDis di DIY yang terlibat dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan yang inklusif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan kombinasi dari dua teori yaitu Teori Advokasi Ezell (2001) dan Teori Strukturasi Giddens (2013) untuk memperkuat hasil analisis temuan. Penggunaan Teori Advokasi Ezell (2001) pada penelitian ini yaitu untuk melihat program serta kegiatan advokasi hak penyandang disabilitas yang dijalankan oleh OHANA. Selanjutnya, hasil temuan tersebut masih dianalisis secara mendalam dengan menggunakan Teori Strukturasi Giddens (2013) terutama untuk membuktikan adanya “duality of structure” di antara munculnya tindakan advokasi oleh OHANA dengan transformasi tata kelola pemerintahan di DIY yang inklusif khususnya bagi para penyandang disabilitas.

Selama proses menjalankan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Penentuan informan dipilih secara purposive hingga menemukan sejumlah sepuluh informan yang dibagi ke dalam empat kelompok yaitu Tim Internal OHANA, penerima manfaat, OPDis yang bermitra, dan pihak pemerintah daerah. Analisis data dilakukan secara tematik dengan berdasarkan Teori Advokasi Ezell (2001) dan Teori Strukturasi Giddens (2013). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OHANA memiliki target advokasi mulai dari level individu (case advocacy) hingga level yang lebih luas (class advocacy) melalui beberapa strategi yang dilakukan, baik agency, legislative, legal, maupun community advocacy. Tindakan advokasi OHANA tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap transformasi tata kelola pemerintahan inklusif di DIY, terutama pada dimensi signification melalui perubahan cara pandang dan penerimaan terhadap disabilitas dan dimensi legitimation melalui terbentuknya kerjasama kelembagaan dengan pemerintah. Sementara itu, transformasi pada dimensi domination masih bersifat parsial dalam hal validitas data disabilitas serta aksesibilitas dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

The Special Region of Yogyakarta (DIY) ranked first in the 2025 Disability-Inclusive Local Government Award (Penghargaan Pemerintah Daerah Inklusif Disabilitas), presented by the Ministry of National Development Planning as part of the Regional Development Awards (Penghargaan Pembangunan Daerah, PPD). One of the assessment criteria was the involvement of stakeholders, such as Organizations of Persons with Disabilities (OPDis), in achieving development that is equitable, participatory, and non-discriminatory. This study therefore aims to identify the strategies for advocating for the rights of persons with disabilities employed by OHANA, an OPDis in DIY, in promoting the transformation toward inclusive governance in the Special Region of Yogyakarta.

This study combines two theories, Ezell's (2001) Advocacy Theory and Giddens's (2013) Structuration Theory, to strengthen the analysis of its findings. Ezell's theory is used to examine the programs and activities through which OHANA advocates for the rights of persons with disabilities. The findings are then analyzed in greater depth using Giddens's theory, primarily to examine the duality of structure between OHANA's advocacy actions and the inclusive transformation of governance in DIY, particularly for persons with disabilities.

This study employed a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Ten informants were selected through purposive sampling and divided into four groups: OHANA's internal team, beneficiaries, partner OPDis, and local government representatives. Data were analyzed thematically based on Ezell's (2001) Advocacy Theory and Giddens's (2013) Structuration Theory.

The results show that OHANA's advocacy targets range from the individual level (case advocacy) to the broader class level (class advocacy), pursued through agency, legislative, legal, and community advocacy strategies. OHANA's advocacy contributes to the transformation of inclusive governance in DIY, particularly in the dimension of signification, through changes in perspectives on and acceptance of disability, and in the dimension of legitimation, through the establishment of institutional cooperation with the government. Meanwhile, the transformation in the dimension of domination remains partial with regard to the validity of disability data and to accessibility in inclusive and sustainable development planning.

Kata Kunci : Strategi Advokasi, Hak Penyandang Disabilitas, Tata Kelola Pemerintahan Inklusif