Implementasi Program Incubasi Start Up dalam Perspektif Agile Government dengan Studi Kasus HUBID Kementrian Komunikasi dan Digital

Harits Surya Pahlawan, Ratminto. Dr. M.Pol.Admin

2026 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Ekosistem startup digital Indonesia berkembang pesat dan menempati posisi strategis di Asia Tenggara, sehingga mendorong pemerintah untuk berperan sebagai fasilitator melalui program inkubasi seperti HubID yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Digital. Namun demikian, program inkubasi startup pada hakikatnya menuntut kecepatan pengambilan keputusan dan fleksibilitas, sementara birokrasi pemerintah beroperasi dengan logika hierarki, prosedur baku, dan akuntabilitas formal yang berbeda. Ketegangan antara kedua logika kerja tersebut menjadi persoalan yang dikaji dalam penelitian ini melalui kerangka agile government. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program HubID dalam perspektif agile government, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dan penalaran abduktif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, yang melibatkan tiga kelompok informan purposif. 

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi HubID menunjukkan sejumlah karakteristik agile government pada tiga dimensi: struktur organisasi yang inovatif; fleksibilitas operasional; serta interaksi alur kerja triadik yang, dari sudut pandang startup peserta, dipersepsikan sebagai satu layanan yang koheren meski melibatkan lebih dari satu institusi. Faktor pendukung utama yang teridentifikasi adalah pembagian kapasitas yang saling, serta konsistensi tujuan program. Sementara itu, faktor penghambat utama bersumber dari rigiditas anggaran dan prosedur birokrasi formal, heterogenitas kebutuhan startup yang menuntut personalisasi tinggi, serta risiko ketergantungan kelembagaan terhadap pengetahuan dan jejaring mitra eksternal.

Indonesia’s digital startup ecosystem is growing rapidly and occupies a strategic position in Southeast Asia, prompting the government to act as a facilitator through incubation programs such as HubID, which is managed by the Ministry of Communication and Digital Affairs. However, startup incubation programs inherently require rapid decision-making and flexibility, whereas government bureaucracy operates under a logic of hierarchy, standardized procedures, and distinct formal accountability. The tension between these two operational logics is the issue examined in this study through the framework of agile government. 

This study aims to describe and analyze the implementation of the HubID Program from an agile government perspective, as well as to identify the factors supporting and hindering its implementation, using qualitative methods through a case study approach and abductive reasoning. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and documentation, involving three groups of purposively selected informants. 

The findings of this study indicate that the implementation of HubID exhibits a number of agile government characteristics across three dimensions: an innovative organizational structure; operational flexibility; and triadic workflow interactions, which, from the perspective of participating startups, are perceived as a coherent service despite involving more than one institution. The main supporting factors identified are the mutual sharing of capacities and the consistency of program objectives. Meanwhile, the main constraints stem from budgetary rigidity and formal bureaucratic procedures, the heterogeneity of startup needs requiring a high degree of personalization, and the risk of institutional dependence on the knowledge and networks of external partners.

Kata Kunci : Agile Government, Implementasi Kebijakan, Inkubasi Startup Pemerintah, Kemitraan Pemerintah dan Swasta, HubID