Tata Kelola Pendidikan Dalam Siklus Manajemen Dan Kontribusinya Terhadap Capaian Hasil Pendidikan: Studi Kasus Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Florence Kameliana De Rosyan Beribe, Prof. Dr. Yeremias T Keban, S.U, MURP; Prof. Dr. Gabriel Lele, M.Si

2026 | Disertasi | S3 Ilmu Administrasi Negara

Penelitian ini menganalisis kontribusi tata kelola pendidikan dalam siklus manajemen terhadap Capaian Hasil Pendidikan (CHP) pada jenjang pendidikan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dilatarbelakangi oleh paradoks desentralisasi di mana peningkatan anggaran belum berbanding lurus dengan akselerasi mutu pendidikan, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terjalin. Unit analisis mencakup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, SMAN 5 Kota Kupang, dan SMKN 4 Kota Kupang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 45 informan kunci, studi dokumentasi, dan observasi, serta dianalisis secara tematik menggunakan NVivo.
Hasil penelitian membuktikan bahwa kontribusi tata kelola tidak ditentukan oleh keberadaan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi secara formal semata, melainkan oleh tingkat integrasi ketiganya dalam seluruh tahapan siklus manajemen (perencanaan-penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi). Penelitian ini mengidentifikasi tiga patahan sistemik yang melemahkan kapasitas tata kelola: (1) patahan legitimasi prosedural, di mana partisipasi direduksi menjadi formalitas tanpa pengaruh substantif; (2) jebakan akuntabilitas administratif, yang membatasi pertanggungjawaban pada pelaporan formal dan memutus kaitan antara tanggung jawab mutu dengan kewenangan riil; serta (3) diskoneksi pembelajaran kebijakan, yang menyebabkan hasil evaluasi gagal diumpan balikkan ke dalam perencanaan berikutnya.
Akumulasi ketiga patahan tersebut membentuk fragmentasi struktural dan kewenangan yang memicu terjadinya Governance Entropy. Sebagai sintesis konseptual tingkat menengah, model ini menjelaskan bahwa penurunan kinerja tata kelola bukan disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan akumulasi fragmentasi berulang yang menghabiskan energi manajerial birokrasi sekadar merawat prosedur formal. Peningkatan CHP menuntut pergeseran dari tata kelola simbolis menuju tata kelola yang integratif, adaptif, dan berorientasi pada pembelajaran organisasi.

This study analyzes the contribution of educational governance within the management cycle to education outcomes at the secondary education level in East Nusa Tenggara (NTT) Province. Motivated by the paradox of decentralization, in which increased budgets have not been directly proportional to the acceleration of education quality, this study employs a qualitative approach with a embedded case study design. The units of analysis include the NTT Provincial Education and Culture Office, SMAN 5 Kupang City, and SMKN 4 Kupang City. Data were collected through in-depth interviews with 45 key informants, document studies, and observations, and were analyzed thematically using NVivo.
The findings demonstrate that the contribution of governance is not determined merely by the formal presence of the principles of participation, accountability, and transparency, but by the degree of their integration throughout all stages of the management cycle (planning-budgeting, implementation, and evaluation). This study identifies three systemic fractures that weaken governance capacity: (1) a procedural legitimacy fracture, in which participation is reduced to a formality without substantive influence; (2) an administrative accountability trap, which limits accountability to formal reporting and severs the link between responsibility for quality and actual authority; and (3) a policy learning disconnection, which causes evaluation results to fail to be fed back into subsequent planning.
The accumulation of these three fractures creates structural and authority fragmentation that triggers Governance Entropy. As a mid-range conceptual synthesis, this model explains that declining governance performance is not caused by the absence of regulations, but by the accumulation of repeated fragmentation that consumes the bureaucracy's managerial energy merely to maintain formal procedures. Improving CHP requires a shift from symbolic governance toward governance that is integrative, adaptive, and oriented toward organizational learning.

Kata Kunci : tata kelola pendidikan, siklus manajemen, patahan sistemik, Governance Entropy, capaian hasil pendidikan