DINAMIKA IMPLEMENTASI PROGRAM ASLI SOLOKU PINTER DALAM PENANGANAN ATS/APS DI KOTA SURAKARTA: Tinjauan Kapasitas Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagai Organisasi Sektor Publik

Roofi Jati Suryo Nafianto, Suripto, M.P.A., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Program Asli Soloku Pinter merupakan program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) yang digagas oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan target Zero ATS dan diatur dalam Perwali No. 9.1 Tahun 2023. Meskipun pada akhir 2023 seluruh data ATS telah dilaporkan tuntas, namun persoalan ATS/APS tetap bersifat fluktuatif dan berulang. Hal ini sebagaimana terindikasi dari masih tercatatnya 2.850 anak berstatus ATS dalam sistem Kemendikdasmen hingga tahun 2025. Selain itu, hasil prasurvei juga menemukan adanya gejala lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan kelurahan sebagai pelaksana pendataan di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi formal tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasi program, sehingga persoalan yang muncul perlu ditelusuri lebih dalam sebagai gejala yang berkaitan dengan kondisi kapasitas Dinas Pendidikan sebagai organisasi sektor publik. Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari proposisi bahwa kondisi kapasitas Dinas Pendidikan Kota Surakarta berpotensi mempengaruhi dinamika proses dan hasil implementasi Program Asli Soloku Pinter.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksplanatif. Analisis proses implementasi menggunakan kerangka Jones (1984) melalui aktivitas pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi, yang diperkuat dengan faktor komunikasi dan disposisi sebagaimana dimaksud Edwards III (1980). Analisis hasil implementasi menggunakan kerangka Mazmanian dan Sabatier (1980) melalui tiga indikator, yaitu output kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran, dan dampak nyata. Sementara itu, analisis kondisi kapasitas Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagai organisasi sektor publik dilakukan melalui tiga dimensi, yaitu konteks kelembagaan, jaringan tugas, dan lingkungan aksi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sembilan informan dan studi dokumentasi. Selain itu, peneliti mengambil data dari lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan empat Kelurahan di Kota Surakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi telah berjalan melalui empat tahapan dengan komunikasi yang memadai dan komitmen pelaksana yang kuat, namun masih menghadapi kendala berupa rigiditas kelembagaan dan resistensi kelompok sasaran. Kondisi tersebut mendorong munculnya dua bentuk diskresi, yaitu penundaan pendataan oleh kelurahan dan penggunaan surat pernyataan bagi anak yang menolak melanjutkan pendidikan. Akibatnya, target Zero ATS dapat dinilai tercapai secara administratif berdasarkan pemaknaan pelaksana, tetapi belum optimal secara substantif. Hal ini terlihat dari 33% anak yang berhasil kembali ke jalur pendidikan, sementara 67% lainnya tetap menolak melanjutkan pendidikan. Selain itu, kondisi kapasitas Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga terbukti mempengaruhi dinamika implementasi melalui tiga dimensi, yaitu rigiditas kelembagaan yang membatasi dukungan kepada kelurahan, kekosongan peran aktor dalam jaringan tugas untuk penanganan persoalan sosial ekonomi, dan kondisi lingkungan aksi yang membentuk resistensi kelompok sasaran di luar kendali Dinas Pendidikan. Di satu sisi kapasitas organisasi mampu mempertahankan keberlangsungan program. Namun, di sisi lain, belum cukup untuk menghasilkan capaian substantif yang optimal.

Asli Soloku Pinter Program is an initiative by the Surakarta City Education Office to address out-of-school children (Anak Tidak Sekolah) and school dropouts (Anak Putus Sekolah) under Mayoral Regulation No. 9.1 of 2023, with a Zero ATS target. Although all ATS data were reported as administratively resolved by the end of 2023, the issue remained fluctuating and recurrent, as indicated by the thousand of children still recorded as ATS in the Ministry of Primary and Secondary Education system through 2025. A preliminary survey also identified coordination problems between the Education Office and urban village administration responsible for field level data collection. These conditions suggest that formal regulations do not automatically ensure effective program implementation and that the problems encountered may reflect the organizational capacity of the Education Office as a public sector institution. Accordingly, this study examines how the capacity of the implementation process and outcomes of the Asli Soloku Pinter Program.

This study employed a qualitative approach with an explanatory case study method. The implementation process was analyzed using Jones (1984) framework through the activities of organizing, interpreting, and applying, complemented by the factors of communication and disposition proposed by Edwards III (1980). Implementation outcomes were analyzed using the Mazmanian and Sabatier (1980) framework, focusing on policy outputs, target group compliance, and actual impacts. Meanwhile, the capacity of the Surakarta City Education Office as a public sector organization was analyzed in terms of institutional context, task networks, and action environment. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. Data were collected through in depth interviews with nine informants and documentary analysis. In addition, data were obtained from the research sites, namely the Surakarta City Education Office and four urban villages in Surakarta city. 

The finding show that the implementation process has proceeded through four stages, supported by adequate communication and strong implementer commitment, but continues to face challenges in the form of institutional rigidity and target group resistance. These conditions have encouraged two forms of discretion, including the postponement of data collection by village administrations and the use of declaration letters for children who refused to return to education. Consequently, the Zero ATS target was considered administratively achieved based on the implementers interpretation, but remained substantively suboptimal, as only 33% of children successfully returned to education, while 67% continued to refuse to do so. Furthermore, the capacity of the Surakarta City Education Office influenced implementation dynamics through three dimensions, including institutional rigidity that limited support for village administrations, gaps in the task network regarding actors responsible for addressing socioeconomic issues, and action environment conditions that shaped target group resistance beyond the Education Officies’s direct control. On the one hand, it was not sufficient to produce optimal substantive outcomes.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, kapasitas organisasi sektor publik, ATS/APS, Program Asli Soloku Pinter