Kedudukan sertifikat hak milik atas tanah Bank Pemerintah setelah menjadi PT (Persero)

SUBAGYA, Iskandar, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian mengenai Kedudukan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Bank Pemerintah Setelah Menjadi PT (Persero) merupakan penelitian yuridis normative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mendorong Bank Pemerintah masih mempertahankan hak milik tanah setelah berubah bentuk hukumnya menjadi PT (Persero), kejelasan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah kepada Bank Pemerontah yang telah berubah bentuk hukum menjadi PT (Persero) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional dan Peranan Hukum dalam mengatasi perbedaan pemahaman terhadap perubahan bentuk hukum bank Pemerintah menjadi PT (Persero). Penelitian dilakukan di Kota Samarinda Kalimantan Timur dengan mengambil sample 2 pejabat Bank Pemerintah (BUMN), 2 pejabat pembuat Akta Tanah dan 1 pejabat Kantor Pertanahan. Sampel ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan status bank pemerintah menjadi PT (Persero) membawa konsekuensi bahwa bank tersebut tunduk pada Undangundang Pereroan Terbatas. Berdasarkan hukum positif, perseroan terbatas (PT) bukan termasuk subyek hak milik atas tanah. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bank pemerintah tetap mempertahankan hak milik atas tanah dengan alas an bahwa sebagian besar perseroan dimiliki oleh pemerintah, Badan Pertanahan NAsional tetap memproses pendaftaran balik nama terhadap hak milik atas tanah PT (Persero) bank berdasarkan surat Deputi Bidang pengkajian dan Hukum Pertanahan sampai saat ini belum mengatur pada penegasan status hak atas tanah bagi perusahaan perseroan.

The research on the position of certificate of Right of Ownership over lands of State Banks after they changed into limited companies was normative judicial. It aimed at revealing factors which caused State Banks to maintain Right of Ownership after they became limited companies, the issuance of certificate of Right of Ownership over lands for the Banks by Office of National Land Agency and the roles of law in overcoming the difference of understanding on the change of the Banks into Companies. The research was conducted in City of Samarinda of East Kalimantan by taking samples of two state banking (BUMN) officers, two notaries and one officer of Office of Land. The samples were determined purposively. The results of research showed that the change of status from State Bank into Limited Company brought a consequence that the banks obeyed the Law of Limited Company. Based on positive law, Limited Company is not subjected to the Right of Ownership over lands. From the results of results, it can be concluded that State Banks still maintained the Right of Ownership over lands on the grounds that most of the companies’ capitals were owned by government. National Land Agency continued processing the registration for change of ownership over the lands based on the Letter of Deputy of Studies and Land Law and to date, the law of land has not decreed any clause on the right of ownership for limited companies.

Kata Kunci : Hukum Perbankan, Hak Milik Atas Tanah, Bank Pemerintah, PT, Certificate of Right of Ownership, State Banks, Limited Companies (Ltd).