Implikasi Yuridis Akad Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Emas yang Mengesampingkan Beberapa Ketentuan Hukum Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Bank Syariah X dan Bank Syariah Y di Kota Surakarta)
NARWASTI PRIMASTUTI, Dr.Muhaimin,S.H.,M.Kn
2026 | Tesis | S2 Magister KenotariatanImplikasi Yuridis Akad Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Emas yang Mengesampingkan Beberapa Ketentuan Hukum Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Bank Syariah X dan Bank Syariah Y di Kota Surakarta)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan Bank Syariah X dan Bank Syariah Y di Kota Surakarta mengesampingkan beberapa ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata serta implikasi yuridis terhadap hak-hak nasabah akibat berlakunya pengesampingan beberapa ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Dalam akad pembiayaan murabahah kepemilikan emas yang ditentukan oleh Bank Syariah X dan Bank Syariah Y di Kota Surakarta tindakan bank syariah yang secara sepihak mengesampingkan pasal 1266, 1267, 1430,1813, 1814, 1816, 1831, 1837, 1847, 1848 dan 1849 Buku III KUHPerdata.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan utama yang memadukan penelitian kepustakaan dan data yang ada di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti responden dari Bank Syariah X dan Bank Syariah Y di Kota Surakarta serta narasumber dari akademisi yang ahli di bidang hukum perdata untuk memberikan pengetahuan terhadap akibat pengesampingan ketentuan-ketentuan KUHPerdata dalam akad pembiayaan murabahah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan Bank Syariah X dan Bank Syariah Y di Kota Surakarta mengesampingkan pasal-pasal Buku III KUHPerdata yaitu optimalisasi asas kebebasan berkontrak dengan ketentuan yang bersifat mengatur, mitigasi risiko bisnis dan operasional untuk mengeksekusi jaminan tersebut guna menghindari kerugian kapital, serta mengedepankan kedudukan kreditur melalui kontrak adhesi dalam akad pembiayaan murabahah demi mencapai efisiensi transaksi jangka pendek. Implikasi yuridis terhadap hak-hak nasabah yaitu terenggutnya hak-hak nasabah atas perlindungan peradilan, penetapan kuasa mutlak lelang yang tidak dapat ditarik kembali.
Juridicial Implications of Murabahah Financing Agreements on Gold Ownership Involving The Waiver of Certain Contractual Provisions Under The Indonesian Civil Code ( A Case Study of Islamic Bank X and Islamic Bank Y in Surakarta City)
This study aims to determine and analyze the rationale for and the legal implications regarding customer rights resulting from the waiver of several contract law provisions in the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / KUHPer). In the gold ownership murabahah financing agreements stipulated by Sharia Bank X and Sharia Bank Y in Surakarta City, the sharia banks unilaterally waive Articles 1266, 1267, 1430, 1813, 1814, 1816, 1831, 1837, 1847, 1848, and 1849 of Book III of the Indonesian Civil Code.
This research is an empirical normative legal study employing two main approaches that integrate library research with field data. Primary data were obtained through interviews with relevant parties, including respondents from Sharia Bank X and Sharia Bank Y in Surakarta City, as well as academic experts in civil law, to examine the consequences of waiving Civil Code provisions in murabahah financing agreements.
The findings indicate that the reasons Sharia Bank X and Sharia Bank Y in Surakarta City waive these provisions of Book III of the Civil Code are: optimizing the principle of freedom of contract regarding default rules (aanvullend recht), mitigating business and operational risks to execute collateral and prevent capital loss, and prioritizing the creditor’s position through adhesion contracts in murabahah financing agreements to achieve short term transaction efficiency. The juridical implications for customer rights include the deprivation of customers' rights to judicial protection and the establishment of an irrevocable power of attorney for auction.
Kata Kunci : Akad Pembiayaan Murabahah Kepemilikan Emas,Pengesampingan KUHPerdata,Implikasi Yuridis,Hak-Hak Nasabah,Bank Syariah,Perlindungan Konsumen