Laporkan Masalah

Tanggapan Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Sadan Matallo Kabupaten Toraja Utara Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Milik Perseorangan Di Atas Tanah Hak Ulayat

ANGELINA EMAIL RAYA, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Permasalahan tanah hak ulayat kerap terjadi karena legalitas tanah hak ulayat yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik, salah satu permasalahan yang terjadi ialah tanah hak ulayat yang didaftarkan hak atas tanah milik perseorangan di atasnya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang didaftarkan hak milik perseorangan serta bagaimana tanggapan masyarakat hukum adat di Kelurahan Sadan Matallo terkait dengan pendaftaran tanah hak milik perseorangan di atas tanah hak ulayat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian gabungan dari penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat. Data penelitian didapatkan dari ialah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara pada saat pra penelitian dan penelitian, serta analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif yakni hasil dari kajian penelitian ini dituang dalam bentuk deskripsi dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat perlu memohonkan pengakuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, melakukan pemetaan terhadap tanah hak ulayat, selain itu hadirnya Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 juga memberikan kesempatan bahwa tanah hak ulayat dapat dimasukkan ke dalam Daftar Tanah Ulayat (DTU), lalu bila dikehendaki dapat ditetapkan hak pengelolaan dan/atau hak milik. Serta masyarakat hukum adat terhadap penolakan pendaftaran tanah hak milik perseorangan di atas tanah hak ulayat ialah karena bertentangan dengan UUPA, mempertahankan warisan leluhur, serta menghindari adanya peralihan hak di kemudian hari. Tak hanya itu alasan didaftarkannya tanah hak ulayat atas milik perseorangan karena keluarga yang mendiami merasa sudah memenuhi syarat dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan memenuhi syarat-syarat administratif.

Customary land rights issues often occur because the legality of customary land rights has not been resolved properly, one of the problems that occurs is customary land rights that are registered as individual land rights. This study aims to determine how the protection of customary land rights of customary law communities that are registered as individual property rights and how the customary law community in Sadan Matallo Village responds to the registration of individual land rights on customary land rights.
The research method used in this paper is an empirical normative legal research method, namely a combination of normative and empirical research. Empirical normative research is legal research that examines law as a rule or norm and the application of these legal rules in society. Research data was obtained from field research and library research. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection used was through interviews during pre-research and research, and data analysis used was qualitative analysis, namely the results of this research study are expressed in the form of verbal descriptions of the findings and therefore prioritizes the quality of the data.
The results of this study indicate that customary law communities need to apply for recognition of customary law communities determined by the Regional Head, conduct mapping of customary land rights, in addition to the presence of the Minister of ATR / BPN Regulation Number 14 of 2024 also provides the opportunity for customary land rights to be included in the Customary Land List (DTU), then if desired can be determinated on right of management and / or joint ownership. As well as customary law communities against the rejection of the registration of individual land rights on customary land rights is because it is contrary to the UUPA, maintaining ancestral heritage, and avoiding the transfer of rights in the future. Not only that, the reason for registering customary land rights on individual property is because the family who lives there feels that they have met the requirements in PP Number 24 of 1997 and fulfilled the administrative requirements.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Tanah Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat

  1. S2-2026-546569-abstract.pdf  
  2. S2-2026-546569-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-546569-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-546569-title.pdf