Tanggapan Masyarakat Hukum Adat Di Kelurahan Sadan Matallo Kabupaten Toraja Utara Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah Milik Perseorangan Di Atas Tanah Hak Ulayat
ANGELINA EMAIL RAYA, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Permasalahan tanah hak ulayat kerap terjadi karena legalitas tanah hak ulayat yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik, salah satu permasalahan yang terjadi ialah tanah hak ulayat yang didaftarkan hak atas tanah milik perseorangan di atasnya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang didaftarkan hak milik perseorangan serta bagaimana tanggapan masyarakat hukum adat di Kelurahan Sadan Matallo terkait dengan pendaftaran tanah hak milik perseorangan di atas tanah hak ulayat.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian gabungan dari penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat. Data penelitian didapatkan dari ialah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara pada saat pra penelitian dan penelitian, serta analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif yakni hasil dari kajian penelitian ini dituang dalam bentuk deskripsi dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat perlu memohonkan pengakuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, melakukan pemetaan terhadap tanah hak ulayat, selain itu hadirnya Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 juga memberikan kesempatan bahwa tanah hak ulayat dapat dimasukkan ke dalam Daftar Tanah Ulayat (DTU), lalu bila dikehendaki dapat ditetapkan hak pengelolaan dan/atau hak milik. Serta masyarakat hukum adat terhadap penolakan pendaftaran tanah hak milik perseorangan di atas tanah hak ulayat ialah karena bertentangan dengan UUPA, mempertahankan warisan leluhur, serta menghindari adanya peralihan hak di kemudian hari. Tak hanya itu alasan didaftarkannya tanah hak ulayat atas milik perseorangan karena keluarga yang mendiami merasa sudah memenuhi syarat dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 dan memenuhi syarat-syarat administratif.
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Tanah Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat