Analisis Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kerja Sama Pembukaan Lahan (Studi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 52 di Notaris X)
Jacqualine Rosemary Pueralunae Raya, Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M.(Adv)., Ph.D.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai ketepatan penggunaan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 52 yang dibuat oleh Notaris X di Kota Palangka Raya berdasarkan hukum pertanahan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkonstruksikan kembali dan menemukan jenis akta yang seharusnya dibuat dalam kasus serupa untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif-empiris dengan melakukan analisis terhadap Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 52 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif yang memberikan penjelasan mengenai ada tidaknya kesesuaian penggunaan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 52 sebagai bentuk tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara pemilik tanah dengan penyedia jasa di Kota Palangka Raya. Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sedangkan pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden dan narasumber. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data menggunakan kalimat yang sistematis dan efisien agar mempermudah pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan hasil penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 52 kurang tepat apabila ditinjau dari hukum pertanahan karena jenis akta yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya, terdapat benturan kewenangan antara Notaris dan PPAT, serta ditemukannya inkonsistensi perbuatan hukum pada bagian-bagian akta tersebut. Hal ini mengakibatkan akta terdegradasi menjadi tulisan di bawah tangan berdasarkan ketentuan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berpotensi batal demi hukum berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, opsi jenis akta yang dapat diberikan agar tercipta kepastian hukum yaitu Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Adat oleh Notaris atau Akta Hibah oleh PPAT.
This thesis aims to identify and analyze the appropriateness of the use of Deed of Relinquishment of Land Rights Number 52, drawn up by Notary X in Palangka Raya City, under land law. Furthermore, this research seeks to re-evaluate the matter and determine the appropriate type of deed that should be executed in similar cases to ensure legal certainty for the parties involved.
The research method used in this study is normative-empirical, through analyzing the Deed of Relinquishment of Land Rights Number 52 to determine its compliance with prevailing laws and regulations, utilizing both secondary and primary data. The research is descriptive in nature, explaining whether the use of the Deed of Relinquishment of Land Rights Number 52, as a follow-up measure to the cooperation agreement between the landowner and the service provider in Palangka Raya City, aligns with legal requirements. Secondary data collection involved a documentary study of primary and secondary legal materials, while primary data was gathered through interviews with respondents and informants. The collected data was subsequently analyzed qualitatively, presented through systematic and efficient language to facilitate the reader’s understanding and interpretation of the research findings.
The results of this study indicate that the use of the Deed of Relinquishment of Land Rights Number 52 is inappropriate from the land law perspective because the type of deed used does not align with the intended purpose, there is a conflict of authority between the Notary and the PPAT, and inconsistencies were found in the legal actions outlined in various sections of the deed. Consequently, the deed is downgraded to the status of a private document under Article 1869 of the Civil Code and is potentially void from the outset (void ab initio) under Article 1320 of the Civil Code. Therefore, the types of deeds that can be issued to ensure legal certainty are: Deed of Relinquishment of Customary Land Rights issued by a Notary or a Deed of Gift issued by a PPAT.
Kata Kunci : Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Perjanjian Kerja Sama, Pembukaan Lahan