Dinamika Praktik Kerja Sama Pengelolaan Tanah Ulayat Di Desa A, Kabupaten AA, Propinsi AAA (Studi Kasus Perusakan Fasilitas PT. X)
Oktovina Trisia Windrati, Dr. Krisdyatmiko, S.Sos., M.Si.
2026 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
Penelitian
ini mengkaji implementasi prinsip Free, Prior and Informed Consent
(FPIC) dalam kerja sama pengelolaan tanah ulayat untuk tambak garam di Desa
Nggolonio, Kabupaten Nagekeo, serta kaitannya dengan tindakan perusakan
fasilitas perusahaan yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus
kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi
partisipatif, dan analisis dokumen perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun perjanjian secara formal mengakui hak ulayat dan menjanjikan
skema bagi hasil, proses pengambilan keputusan berlangsung elitis, ditandai
dengan minimnya konsultasi komunitas, dan tidak didukung oleh distribusi
informasi yang memadai. Kondisi tersebut diperkuat oleh proses kooptasi elit
yang menyebabkan persetujuan masyarakat direduksi menjadi representasi
administratif oleh segelintir elit, sementara struktur adat, relasi gender, dan
sistem penguasaan tanah lokal diabaikan. Kegagalan substantif penerapan FPIC tersebut
berkontribusi terhadap delegitimasi kerja sama dan berkembangnya resistensi
masyarakat yang kemudian berujung pada perusakan tanggul tambak. Temuan ini menunjukkan
bahwa perusakan fasilitas perusahaan bukan semata dipahami sebagai tindakan
ilegal, melainkan juga manifestasi ketimpangan relasi kuasa dalam pengambilan
keputusan dan tata kelola investasi di wilayah masyarakat adat.
This study examines the implementation of the Free, Prior and Informed Consent (FPIC) principle in a customary land management partnership for salt ponds in Nggolonio Village, Nagekeo Regency, and its relation to the subsequent destruction of company facilities. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and analysis of the agreement documents. The findings show that although the agreement formally recognised customary rights and promised a profit-sharing scheme, the decision-making process was elitist, marked by minimal community consultation, and unsupported by adequate information distribution. This condition was reinforced by a process of elite co-optation that reduced community consent to administrative representation by a small elite, while customary structures, gender relations, and local land-tenure systems were disregarded. This substantive failure to implement FPIC contributed to the delegitimisation of the partnership and the growth of community resistance, which ultimately led to the destruction of the pond embankments. These findings show that the destruction of company facilities should not be understood merely as an illegal act, but also as a manifestation of unequal power relations in decision-making and investment governance in indigenous territories.
Kata Kunci : FPIC, tanah ulayat, masyarakat adat, kooptasi elit