Menelusuri Batas Privasi Di Era Keterbukaan Informasi (Studi Kasus Pengelolaan Privasi dalam Publikasi Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman)

Lopiana Sita Hirlawanti, Dr. Mufti Nurlatifah, S.I.P., M.A.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Komunikasi

Publikasi putusan perkara perceraian di portal Direktori Putusan Mahkamah Agung menghadirkan ketegangan antara kewajiban keterbukaan informasi publik dan kewajiban perlindungan data pribadi pihak berperkara. Penelitian ini menganalisis proses komunikasi pengelolaan privasi dalam publikasi putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman menggunakan teori Communication Privacy Management (CPM) pada konteks organisasi peradilan yang beroperasi di level meso. Metode studi kasus tunggal dengan penedekatan kualitatif diterapkan melalui triangulasi tiga sumber data, yaitu wawancara mendalam dengan sembilan aktor pengadilan dari lima kategori peran, observasi non-partisipatif, dan analisis terhadap 30 putusan dengan akses tertinggi. Data dianalisis melalui koding deduktif-induktif dan pemetaan tematik yang disajikan secara induktif berdasarkan fenomena yang ditemukan dari data. Temuan empiris menunjukkan bahwa proses komunikasi pengelolaan privasi berlangsung secara tidak tuntas pada tiga lapisan. Pada lapisan pembentukan aturan, pemaknaan privasi berhenti pada dimensi identitas tanpa menyentuh dimensi substantif berupa narasi kehidupan pribadi yang justru paling rentan terhadap dampak eksposur. Pada lapisan koordinasi, tanggung jawab fidusia terdistribusi secara paradoks dengan aktor berposisi paling rendah menunjukkan kepedulian tertinggi sementara aktor dengan kewenangan terbesar membatasi cakupan tanggung jawabnya. Pada lapisan respons terhadap gangguan, turbulensi ditangani secara reaktif dan kasuistis tanpa menghasilkan perubahan pada aturan maupun mekanisme koordinasi yang menyebabkannya. Perbandingan temuan dengan prediksi CPM melalui pattern matching terhadap sepuluh dimensi menunjukkan konvergensi pada enam dimensi dan divergensi pada empat dimensi yang secara kolektif berakar pada satu asumsi CPM yang tidak terpenuhi di konteks birokrasi, yaitu asumsi tentang otonomi aktor. Penelitian ini menghasilkan empat kontribusi konseptual yang memperluas penerapan CPM di konteks organisasi yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya, yaitu dualitas dimensi sensitivitas, fiduciary gap dengan hierarki terbalik, turbulensi laten, dan siklus turbulensi yang tidak terselesaikan.

The publication of divorce case decisions on the Direktori Putusan Mahkamah Agung portal (Supreme Court's Decision Directory) presents a tension between the obligation of public information disclosure and the obligation to protect the personal data of litigants. This study analyzes the communication processes of privacy management in the publication of divorce case decisions at the Sleman Religious Court using Communication Privacy Management (CPM) theory within the context of a judicial organization operating at the meso level. A qualitative single-case study method was applied through triangulation of three data sources, namely in-depth interviews with nine court actors across six role categories, non-participatory observation, and analysis of 30 decisions with the highest public access. Data were analyzed through deductive-inductive coding and thematic mapping, presented inductively based on phenomena emerging from the data. Empirical findings reveal that the communication process of privacy management remains incomplete across three layers. At the rule formation layer, privacy construction stops at the identity dimension without addressing the substantive dimension consisting of personal life narratives that are most vulnerable to exposure. At the coordination layer, fiduciary responsibility is paradoxically distributed, with the lowest-ranking actor demonstrating the highest concern while actors with the greatest authority limit the scope of their responsibility. At the turbulence response layer, disruptions are handled reactively and on a case-by-case basis without producing changes to the rules or coordination mechanisms that caused them. Comparison of findings with CPM predictions through pattern matching across ten dimensions shows convergence on six dimensions and divergence on four dimensions, collectively rooted in one CPM assumption that does not hold in a bureaucratic context, namely the assumption of actor autonomy. This study yields four conceptual contributions that extend the application of CPM within organizational contexts to a type of organization not previously explored, namely duality of sensitivity dimensions, fiduciary gap with inverted hierarchy, latent turbulence, and unresolved turbulence cycle.

Kata Kunci : Communication Privacy Management, privasi, Pengadilan Agama, publikasi putusan, keterbukaan informasi publik