Tanggung jawab perdata Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar atas objek gadai
MASNAWATI, H. Mustafa, SH.,MS
2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)Penelitian ini mengenai “Tanggung Jawab Perdata Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Makassar Atas Obyek Gadai†bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah dalam rangka mewujudkan tanggung jawabnya kepada nasabah dalam hal pegadaian syariah wanprestasi dan upaya yang ditempuh oleh pegadaian syariah dalam rangka melindungi kepentingannya dalam hal nasabah wanprestasi. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan nara sumber, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum pustaka melalui studi dokumen. Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk menjadi sampel, sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Unit Layanan Gadai Syariah, walaupun menurut aturan yang berlaku saat selama ini hanya sebatas kerusakan yang terjadi secara keseluruhan maka ganti rugi yang akan diberikan secara penuh. Demikian juga jika terjadi kerusakan secara sebahagian, maka ganti rugi diberikan sebatas kerusakan tersebut, tetapi demi menjaga bonafiditas dari Unit Layanan Gadai Syariah pada saat kerusakan hanya sebahagian saja tetapi rahin menuntut agar marhun miliknya diganti secara keseluruhan, maka Pegadaian Syariah memenuhi tuntutan rahin tersebut. Sebagai wujud upaya yang dilakukan oleh pegadaian syariah dalam mewujudkan tanggungjawabnya dengan memberikan ganti rugi sebesar 125% dari harga taksiran. Pihak murtahin dalam upaya mengatasi rahin wanprestasi senantiasa mengedepankan upaya yang sifatnya musyawarah. Namun apabila jalur tersebut tidak menimbulkan kepuasan pada debitur maka terpaksa pegadaian syariah mengambil tindakan dengan menjual marhun rahin dengan tetap mengedepankan penyelesaian secara syariah.
A research about “civil accountability of Pawnshop on the Pawned Objects in a Syariah – based – Pawn Service Unit, Makassar Branch†aims to realize its accountability to customer concerning its successful debtors and efforts taken by the public corporation of Pawnshop in order to protect its interest of achievement customer. Data used in this research are primary data derived directly from respondents and related persons using data collecting tool in form of interview and secondary data derived from manuscript law material through documental study. A research using method of non – random sampling means that only a part of populations are provided a chance to be sample, whereas, a technique of recruiting sample uses a purposive sampling method. Results has proved that accountability of Syariah Pawn Service Unit give compensation completely for the damaged pawn objects. It means that credibility for the unit is always maintained. The creditor emphasizes a familiarity way in solving various financial cases. It purposes to avoid any bad image. If the way can not give any satisfactions for the debtor, the pawnshop take a solutions by selling the pawned objects publicly through a solution by selling the pawned objects publicly through a solution by selling the pawned objects publicly through a solution as fixed by Syariah.
Kata Kunci : Hukum Perjanjian, Gadai Syariah, Perum Pegadaian, Accountability, Successful Debtors, Compensation.