Maintaining Power: Democracy under the Auspices of Monarchy
Arby Auliananda Binu, Dr. Abdul Gaffar Karim, M.A.
2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadirkan sebuah paradoks yang secara konseptual sulit dijelaskan: provinsi ini secara konsisten meraih skor tinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), namun pada saat yang sama mempertahankan sistem pemerintahan di mana seorang raja menjabat sebagai gubernur berdasarkan penetapan undang-undang, mencatatkan upah minimum terendah di Pulau Jawa, dan memiliki Gini rasio sebesar 0,428 pada 2024. Penelitian ini menelusuri bagaimana kekuasaan aristokratik Kesultanan Yogyakarta direproduksi dan dilegitimasi melalui tiga arena, yaitu penguasaan tanah, pengorganisiran lembaga negara, dan produksi wacana budaya, dalam kerangka sistem demokrasi formal. Penelitian ini mengadopsi dua kerangka teoretis secara komplementer: tiga dimensi kekuasaan Steven Lukes (2005) sebagai peta diagnostik tentang di mana dan sejauh mana kekuasaan beroperasi, dan governmentality Michel Foucault (1991) sebagai kerangka analitis untuk membedah mekanisme konkretnya, dengan posisi subjek (subject position) sebagai titik penghubung operasional keduanya. Secara metodologis, penelitian ini merupakan interpretive single-case study yang menggunakan Foucauldian Discourse Analysis (FDA) atas korpus wawancara dari enam kategori informan lintas posisi subjek dan korpus tekstual-dokumenter kebijakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga arena bekerja secara multiplikatif, bukan aditif: penguasaan tanah menciptakan ketergantungan struktural (dimensi pertama), pengorganisiran lembaga negara mengeliminasi isu strategis dari agenda deliberasi melalui non-decision-making (dimensi kedua), dan produksi wacana budaya membentuk subjek yang mendisiplinkan dirinya sendiri melalui preference shaping (dimensi ketiga). Perbandingan dengan Kesultanan Surakarta, yang berbagi warisan budaya Jawa identik namun kehilangan dua arena pertama sejak 1946, membuktikan bahwa yang menjelaskan ketahanan aristokrasi Yogyakarta bukan kedalaman budaya, melainkan konsolidasi simultan tiga arena. Temuan ini dirumuskan sebagai aristocratic governmentality: demokrasi prosedural yang tinggi dan dominasi aristokratik yang substansial bukan dua hal yang berkontradiksi, melainkan dua komponen yang saling memproduksi dari satu rezim kekuasaan yang sama.
The Special Region of Yogyakarta (DIY) presents a paradox that is conceptually difficult to explain: the province consistently ranks high on the Indonesian Democracy Index (IDI), yet at the same time sustains a system of government in which a king serves as governor by legal appointment, records the lowest minimum wage on the island of Java, and had a Gini ratio of 0.428 in 2024. This study traces how the aristocratic power of the Yogyakarta Sultanate is reproduced and legitimized through three arenas, namely control over land, the organization of state institutions, and the production of cultural discourse, within a formal democratic system. The study adopts two theoretical frameworks in a complementary way: Steven Lukes's (2005) three dimensions of power as a diagnostic map of where and to what extent power operates, and Michel Foucault's (1991) governmentality as an analytical framework for dissecting its concrete mechanisms, with subject position serving as the operational link between the two. Methodologically, this is an interpretive single-case study using Foucauldian Discourse Analysis (FDA) on an interview corpus drawn from six categories of informants across different subject positions, together with a textual-documentary corpus of policy materials.
The findings show that the three arenas work multiplicatively rather than additively: land control creates structural dependency (the first dimension), the organization of state institutions eliminates strategic issues from the deliberative agenda through non-decision-making (the second dimension), and the production of cultural discourse shapes subjects who discipline themselves through preference shaping (the third dimension). A comparison with the Sultanate of Surakarta, which shares an identical Javanese cultural heritage but lost two of the three arenas after 1946, demonstrates that what explains the resilience of Yogyakarta's aristocracy is not the depth of its culture but the simultaneous consolidation of all three arenas. These findings are formulated as aristocratic governmentality: a high level of procedural democracy and substantial aristocratic domination are not contradictory but two components that co-produce one another within a single regime of power.
Kata Kunci : Aristokrasi, demokrasi lokal, governmentality, Yogyakarta, kekuasaan simbolik, desentralisasi asimetris