Optimalisasi peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai penyelenggara Small Claim Court dalam penyelesaian sengketa konsumen :: STudi kasus BPSK Kota Yogyakarta

KUSUMA, Indra, Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian mengenai Optimalisasi Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Penyelenggara Small Claim Court dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus BPSK Kota Yogyakarta) merupakan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui cara/upaya guna mengoptimalkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Yogyakarta sebagai penyelenggara small claim court dalam penyelesaian sengketa konsumen. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dianalisis dengan menguraikan dan menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara keseluruhan sehingga akan diperoleh jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data penelitian, dapat diketahui bahwa cara untuk mengoptimalkan peran BPSK kota Yogyakarta adalah dengan terlebih dulu memahami bahwa peran BPSK adalah dalam rangka penegakan hukum perlindungan konsumen, oleh karena itu cara mengoptimalkan peran tersebut adalah dengan mengkaitkannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu pertama dari segi faktor hukumnya sendiri, harus dilakukan revisi atau perubahan terhadap ketentuan-ketentuan di dalam UUPK yang mengatur tentang BPSK. Kedua dari segi faktor penegak hukumnya, yaitu dengan melakukan peningkatan terhadap keahlian dan kemampuan Anggota dan Sekretariat BPSK kota Yogyakarta sehingga memiliki kemampuan mengidentifikasikan, memecahkan dan pengambilan keputusan terhadap permasalahan hukum, serta bersikap luwes, dan responsif. Ketiga, dari segi faktor sarana dan fasilitas, yaitu dengan peran aktif Anggota dan Sekretariat BPSK kota Yogyakarta sendiri untuk menerapkan manajemen dan pengelolaan kegiatan yang efisien. Keempat, dari segi faktor masyarakat, yaitu dengan menciptakan fungsi kontrol dan pengawasan oleh masyarakat terhadap bekerjanya BPSK kota Yogyakarta. Kelima, dari segi faktor budaya hukumnya, bahwa BPSK kota Yogyakarta harus menciptakan budaya hukum yang kuat, dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan budaya hukum perlindungan konsumen di kalangan intern Anggota dan Sekretariat BPSK Kota Yogyakarta itu sendiri.

The study on the Optimization of the Role of Consumer Conflict Settlement Body (BPSK) as An Agent of Small Claim Court in Consumer Conflict Settlement is a juridical empirical research, which aims to investigate efforts to optimize the role of BPSK in Yogyakarta City as an agent of small claim court in consumer conflict settlement. The study uses both primary and secondary data. Primary data are obtained from field research by means of interview, while secondary data are obtained from library research. These data are analysed using a qualitative method, that is, an analysis to describe and relate the whole data in order to find out answers for the problem formulated by the research. From the analysis results are revealed that the efforts to optimize the role of BPSK of Yogyakarta city as an agent of small claim court in consumer conflict settlement is to understanding first that the role of BPSK is used to enforce the consumer protection law, thus the efforts to optimize the role of BPSK must be related by the factors which has influenced the law enforcement, include first, from the regulation it self, that the regulations in the UUPK that specifically govern BPSK need revision or amendment. Second from the law enforcer, that the skills and capability of the BPSK Members and Secretariat need improvement to enable them to identify, to solve, and to make decision for the problems of law, as well as to act flexibly and responsively. Third from the facility and infrastructure, that the BPSK Members and Secretariat need to play more active role in implementing efficient management for their activities. Fourth from the society, that the function of public control and monitoring over BPSK activities needs to be created. Fifth from the legal culture, that a strong legal culture must be cultivated by BPSK, in this case the culture that is pertaining to consumers protection, within the internal circle of the BPSK Members and Secretariat it self.

Kata Kunci : Hukum Perlindungan Konsumen,BPSK,Sengketa Konsumen, Optimization, BPSK, Small Claim Court, Law Enforcement