Manajemen Konflik Dualisme Pusat Pemerintahan di Kabupaten Buton Utara
Inan Fauziyah, Dr. Indah Surya Wardhani, S.Sos., M.Sc
2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik
Penelitian ini mengkaji fenomena dualisme pusat pemerintahan di Kabupaten Buton Utara, yaitu kondisi ketika status ibu kota Buranga secara hukum berbeda dengan pusat penyelenggaraan pemerintahan Ereke secara faktual. Berbeda dengan perspektif konvensional yang memandang dualisme ini sebagai kegagalan perencanaan atau konflik yang belum terselesaikan, penelitian ini berargumen bahwa dualisme tersebut merupakan hasil dari strategi pengelolaan konflik yang dijalankan secara berkelanjutan oleh aktor pemerintah dan nonpemerintah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aktor-aktor politik kunci, menganalisis praktik dan strategi pengelolaan yang mereka gunakan, serta menjelaskan bagaimana interaksi berbagai strategi tersebut membentuk dan mempertahankan dualisme pusat pemerintahan sebagai tatanan yang stabil. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus, penelitian ini menerapkan Teori Lingkaran Konflik Moore (2014) dengan memfokuskan analisis pada tiga dimensi, yaitu struktural, nilai, dan kepentingan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis melalui kondensasi dan kodifikasi data tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme pusat pemerintahan lahir dari kebuntuan bersama kelompok Buranga dan Ereke dalam memaksakan penyelesaian secara sepihak, yang kemudian mendorong negosiasi non-zero sum melalui koalisi elektoral pada tahun 2015. Keberlangsungan dualisme ini ditopang oleh tiga mekanisme yang saling terkait: pembedaan fungsi kelembagaan pada dimensi struktural, akomodasi identitas dan pemaknaan historis pada dimensi nilai, serta power-sharing dan resource-sharing pada dimensi kepentingan. Ketiga dimensi tersebut bekerja saling menopang sehingga dualisme mampu bertahan stabil selama hampir dua dekade tanpa kembali menjadi konflik terbuka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dualisme pusat pemerintahan merupakan mekanisme manajemen konflik spasial yang memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan tetap berlangsung di tengah keberlanjutan perbedaan antara status hukum dan praktik faktual.
This study examines the phenomenon of dual centers of government in North Buton Regency, a condition in which the legal status of Buranga as the regency's capital differs from Ereke, which functions as the de facto center of government administration. In contrast to conventional perspectives that view such duality as a planning failure or an unresolved conflict, this study argues that the duality is the outcome of a conflict management strategy actively and continuously pursued by both governmental and non-governmental political actors. This study aims to identify key political actors, analyze the practices and strategies they employ, and explain how the interaction of these strategies shapes and sustains the dual centers of government as a stable arrangement. Using a qualitative approach with a case study design, this study applies Moore's (2014) Circle of Conflict theory, focusing the analysis on three dimensions: structural, value, and interest. Data were collected through interviews, observation, and document review, and analyzed through thematic data condensation and coding. The findings show that the duality emerged from a mutual stalemate between the Buranga and Ereke groups in their attempts to impose a unilateral resolution, which subsequently drove a non-zero-sum negotiation realized through an electoral coalition in 2015. The persistence of this duality is sustained by three interrelated mechanisms: the differentiation of institutional functions within the structural dimension, the accommodation of identity and historical meaning within the value dimension, and power-sharing and resource-sharing within the interest dimension. These three dimensions work in mutual reinforcement, enabling the duality to remain stable for nearly two decades without reverting to open conflict. This study concludes that the dual centers of government function as a mechanism of spatial conflict management that allows governance to continue despite the persistent gap between legal status and factual practice.
Kata Kunci : Dualisme Pusat Pemerintahan, Manajemen Konflik, Negosiasi Politik.