Kekuatan Hukum Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perkara Korupsi PT Timah (Persero) Tbk
Enrico Gavriel Putra Christama, Virga Dwi Efendi, S.H., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Kewenangan BPKP menghitung kerugian keuangan negara terus diperdebatkan
karena BPKP tidak disebut dalam UUD 1945, berbeda dengan BPK. Perdebatan ini
memuncak dalam perkara korupsi PT Timah (Persero) Tbk, ketika LHAPKKN BPKP
menyimpulkan kerugian Rp300.003.263.938.131,14. Angka tersebut diterima penuh
pada tingkat pertama, tetapi komponen kerusakan lingkungan sebesar Rp271
triliun dikeluarkan pada tingkat banding dan kasasi. Penelitian ini mengkaji
keabsahan wewenang BPKP dan kekuatan pembuktian LHAPKKN dalam perkara tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan sifat deskriptif. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta tiga putusan perkara PT Timah dari tingkat pertama sampai kasasi. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan Wakil Penanggung Jawab Tim Audit BPKP dalam perkara tersebut. Data dianalisis secara kualitatif dengan menyilangkan hasil wawancara terhadap isi putusan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa wewenang BPKP sah sebagai delegasi kekuasaan pemerintahan Presiden, dengan batas materi menghitung dan bukan menyatakan. Namun, keabsahan tersebut belum kokoh karena bersandar pada instrumen yang mudah diubah. LHAPKKN berkedudukan sebagai alat bukti surat yang diperkuat keterangan ahli, dengan kekuatan pembuktian yang persuasif dan tidak mengikat. Sifat tersebut terbukti ketika kerugian keuangan negara ditetapkan menjadi Rp29.672.506.122.882,00 pada tingkat kasasi.
BPKP's
authority to calculate state financial loss remains contested because, unlike
BPK, it is not mentioned in the 1945 Constitution. The debate peaked in the PT
Timah (Persero) Tbk corruption case, where BPKP's audit report concluded a loss
of IDR 300,003,263,938,131.14. The first-instance court accepted this figure in
full, but the IDR 271 trillion environmental damage component was excluded on
appeal and cassation. This research examines the legality of BPKP's authority
and the evidentiary weight of its audit report in that case.
This is
normative legal research supported by empirical data, descriptive in nature.
Primary legal materials comprise statutory regulations, Constitutional Court
decisions, and three PT Timah decisions from first instance to cassation.
Empirical data were obtained through an interview with the Deputy Person in
Charge of the BPKP audit team. The data were analysed qualitatively by
cross-checking the interview against the decisions.
The findings
show that BPKP's authority is lawful as a delegation of the President's
governmental power, confined to calculating rather than declaring losses.
However, this legality is not yet robust, as it rests on easily amended
instruments. The audit report qualifies as documentary evidence reinforced by
expert testimony, with persuasive rather than binding weight. This was borne
out when the state financial loss was set at IDR 29,672,506,122,882.00 at
cassation.
Kata Kunci : BPKP, kerugian keuangan negara, kekuatan pembuktian, wewenang delegasi, PT Timah.