Peranan PPAT dalam pembayaran pajak atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan di Kota Makassar

NORMA K., Hj, Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis Peranan PPAT dalam Pembayaran Pajak atas Transaksi Jual Beli Tanah dan / atau Bangunan di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yuridis, yaitu penelitian lapangan yang diperkuat dengan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dan penyebaran angket kepada narasumber dan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT sangat berperan dalam pembayaran pajak atas transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan di Kota Makassar ini dibuktikan dengan data-data yang diperoleh bahwa dalam pengisian pajak baik PPh dan BPHTB oleh wajib pajak, maka PPAT memberikan penjelasan dan penyuluhan mengenai pentingnya membayar pajak dan membantu cara pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bea (SSB) yang baik dan benar. Disamping itu, sikap wajib pajak, yaitu penjual dan pembeli menerima ketentuan pengenaan pajak baik PPh maupun BPHTB tersebut. Hal ini dibuktikan dengan data-data yang diperoleh bahwa sebagian besar responden setuju, yaitu sebanyak 7 (tujuh) orang atau 70% menerima ketentuan tersebut diatas dan sisanya 3 (tiga) orang atau 30% tidak setuju dengan pengenaan pajak tersebut. Berkenaan dengan sikap wajib pajak, maka instansi yang terkait dengan pengenaan PPh dan BPHTB yaitu Kantor Pertanahan, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Makassar bahwa pengenaan pajak PPh yang nilai bruto kurang dari Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) tetap diproses sertifikat balik nama tanpa melampirkan lembar SSP. Khusus pembayaran BPHTB dengan nilai bruto Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) atau kurang, diwajibkan untuk melampirkan lembar SSB, sehingga apabila tidak melampirkan SSB maka sertifikat balik nama tidak dapat diproses.

The Objective of the research is to analyze the Role of PPAT in Tax Payment for Transaction of Land and / or Building Sale In Makassar City. This research belongs to the sociologist juridical research, which is field research strengthened with the library research. Data consist of primary data and secondary data. Primary data are obtained from field research and respondent, while secondary data are obtained from the primary, secondary and tertiary legal materiale obtained library research. The results from indicate that the PPAT has a central role in tax payment for transaction of land and / or building sale in Makassar City. It is proved with the obtained data that in completing PPh And BPHTB froms by taxpayer, PPAT gives the clarification dan counseling on the importance of the tax payment and assist the completion of all documents SSP and SSB. Beside that, taxpayer attitude, that is seller and buyer accepts the imposition of PPH and BPHTB. This matter is proved with the obtained data, that most respondents agree. There are 7 (seven) people or 70 % accepting the rule and the rest 3 (three) people or 30 % disagree at the tax imposition. With reference to taxpayer attitude, hence the institution related with the imposition of PPH and BPHTB, that is Land affairs office, the office of tax service, and office of land and building tax in Makassar City showed allow the process of ownership transfer certificate of tax payment of less than Rp.60.000.000,- without a certificate of SSP. However, if the value is less than Rp.25.000.000,- the process must be completed with the SSB certificate.

Kata Kunci : Hukum Perpajakan,Peran PPAT,Pungutan Pajak, PPAT, PPH and BPHTB