Analisis Keabsahan dan Asas Proporsionalitas Terhadap Akta Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Kedua (Studi Akta Perjanjian Kawin Nomor 01 Tahun 2026 Notaris RA di Kabupaten Banyumas)
Jessica Adristi Nathania, Prof. Dr. Hartini, S.H., M.Si
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal terhadap Akta Perjanjian Kawin Nomor 01 Tahun 2026 yang dibuat oleh Notaris RA. Pertama perihal keabsahan Akta Perjanjian Kawin Nomor 01 Tahun 2026 yang dibuat oleh Notaris RA di Kabupaten Banyumas berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kedua untuk menganalisis klausul mengenai pemenuhan biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan anak bawaan masing-masing pihak dalam akta tersebut dengan menggunakan perspektif asas proporsionalitas, khususnya dalam kaitannya mengenai pembagian hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan.
Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan teknik wawancara. Narasumber yang dipilih adalah akademisi hukum perjanjian dan praktisi. Pendekatan ini berfokus pada penelusuran bahan pustaka atau data sekunder, sementara wawancara berfungsi sebagai data penunjang. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan melalui pemaparan deskriptif.
Hasil penelitian yang pertama adalah keseluruhan Akta Perjanjian Kawin Nomor 01 Tahun 2026 telah memenuhi syarat objektif sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi melanggar pada syarat objektif kausa yang halal karena Pasal 5 angka 3 membebankan seluruh utang dan tagihan kebutuhan rumah tangga kepada pihak pertama serta membebaskan pihak kedua secara mutlak. Kedua, Pasal 5 belum mencerminkan asas proporsionalitas karena pembagian tanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga, pendidikan, dan pemeliharaan anak bawaan tidak disertai ukuran yang jelas dan seimbang.
This study aims to analyze two aspects of Marriage Agreement Deed Number 01 of 2026 executed by Notary RA. First, it examines the validity of Marriage Agreement Deed Number 01 of 2026 executed by Notary RA in Banyumas Regency based on the validity requirements of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Second, it analyzes the clauses concerning the fulfillment of educational and maintenance expenses for each party’s children from previous relationships, using the perspective of the principle of proportionality, particularly concerning the allocation of rights and obligations between the parties in marriage
The research employs a normative juridical method supported by interviews. This approach focuses on examining legal literature and secondary legal materials, while interviews serve as supporting data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively.
The first research finding indicates that Marriage Agreement Deed Number 01 of 2026 fulfills the objective requirements under Article 1320 of the Indonesian Civil Code; however, it fails to satisfy the objective requirement of a lawful cause, as Article 5 paragraph (3) places all debts and claims arising from household needs on the first party while absolutely exempting the second party from such liability. Second, Article 5 does not adequately reflect the principle of proportionality because the allocation of responsibility for household needs, education, and maintenance of each party’s children from previous relationships is not based on clear and balanced criteria.
Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Perkawinan Kedua, Syarat Sah Perjanjian, Asas Proporsionalitas, Anak Bawaan