Analisis Perubahan Regulasi terhadap Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Swasta

Fauzan Muhammad, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan regulasi terhadap keabsahan kontrak publik serta mengkaji bentuk pelindungan hukum bagi pemerintah dan pihak swasta dalam hubungan kontraktual tersebut. Objek penelitian difokuskan pada Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT. Duta Masa Nusa terkait pembangunan dan pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Tanah Abang yang ditandatangani pada tahun 2003.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah perkembangan regulasi pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum seperti asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas kepastian hukum, asas non-retroaktif, dan hukum antar waktu (intertemporal law). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian secara konkret. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penalaran hukum guna menghasilkan interpretasi yang sistematis dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi sejak tahun 2001 hingga tahun 2024 tidak berimplikasi terhadap keabsahan perjanjian yang telah dibuat secara sah, karena keabsahannya harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku pada saat kontrak dibuat. Namun demikian, sebagai kontrak berdimensi publik, pelaksanaan perjanjian tetap tunduk pada kepentingan publik dan prinsip hukum administrasi negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa pelindungan hukum dalam kontrak publik tidak bersifat absolut, karena adanya wanprestasi oleh pihak swasta dan pembiaran oleh pemerintah telah menyebabkan ketidakseimbangan manfaat serta degradasi asas itikad baik. Dalam kondisi tersebut, asas pacta sunt servanda tidak dapat diterapkan secara kaku, melainkan harus dikoreksi oleh prinsip keadilan kontraktual dan kepentingan publik. Oleh karena itu, renegosiasi kontrak menjadi mekanisme utama untuk mengembalikan keseimbangan, dan apabila tidak tercapai, intervensi pengadilan diperlukan untuk menegakkan keadilan substantif.

This study aims to examine the legal consequences of regulatory changes on the validity of public contracts and to analyze the form of legal protection available to both the government and private entities. The research focuses on a cooperation agreement between the Provincial Government of DKI Jakarta and PT. Duta Masa Nusa concerning the construction and management of a pedestrian bridge (Jembatan Penyeberangan Orang/JPO) in the Tanah Abang area, which was executed in 2003.

This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The statutory approach examines the evolution of regulations governing the management and utilization of Regional State Property, while the conceptual approach analyzes fundamental legal principles such as consensualism, pacta sunt servanda, legal certainty, non-retroactivity, and intertemporal law. The case approach is applied to assess the implementation of the agreement in practice. Data are analyzed qualitatively through legal reasoning to construct a systematic and coherent interpretation of the applicable legal norms.

The results of this study demonstrate that regulatory changes from 2001 to 2024 do not affect the validity of agreements that were lawfully established, as their validity must be assessed based on the legal framework in force at the time of contract formation. However, as a public contract, its implementation remains subject to public interest considerations and administrative law principles. The study further finds that legal protection in public contracts is not absolute, as significant breach by the private party and administrative inaction by the government have resulted in an imbalance of contractual benefits and a degradation of the principle of good faith. Under such circumstances, the principle of pacta sunt servanda must be applied flexibly and subject to correction through contractual justice and public interest considerations. Therefore, renegotiation is recommended as the primary mechanism to restore contractual balance, while judicial intervention may be pursued when renegotiation fails, in order to uphold substantive justice.

Kata Kunci : Perubahan Regulasi, Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan, Barang Milik Daerah