Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Layanan Publik Lokal di Indonesia

Irvan Husaini, Dr. Suripto, S.I.P., M.P.A.

2026 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Tumbangnya rezim sentralistis Presiden Soeharto akibat peristiwa Reformasi 1998 membuat Indonesia memasuki babak baru penyelenggaraan pemerintahan yang terdesentralisasi. Walaupun desentralisasi sudah berjalan hampir seperempat abad di Indonesia perdebatan sentralisasi-desentralisasi terus menerus berlangsung, namun jarang membahas dampak pembangunan akibat implementasi kebijakan desentralisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur kemajuan pembangunan mengalami stagnasi dan terdapat peran pemerintah daerah di sini mengingat desentralisasi memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik lokal yang pada akhirnya mendukung sasaran pembangunan tersebut. Di tengah stagnasi pembangunan, muncul indikasi resentralisasi fiskal ditandai dengan menyusutnya proporsi belanja/pendapatan pemerintah daerah terhadap total belanja/pendapatan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap penyediaan layanan publik lokal di Indonesia, sehingga temuan penelitian dapat menjadi dasar formulasi evidence-based policy untuk kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik lokal.Metode penelitian kuantitatif dijalankan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap penyediaan layanan publik lokal di Indonesia menggunakan data panel konsolidasi tingkat provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 8 tahun (2017-2024). Teknik estimasi yang digunakan adalah fixed effects model dan panel threshold regression model. Variabel dependen disusun dari 22 (dua puluh dua) indikator pembangunan di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang dilakukan pembobotan dengan entropy method menghasilkan indeks multidimensi layanan publik lokal. Variabel independen desentralisasi fiskal diukur dengan variabel utama Derajat Desentralisasi Fiskal (desentralisasi pendapatan) dan desentralisasi belanja sebagai variabel pembanding.
Temuan penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyediaan layanan publik lokal di Indonesia. Dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, prinsip kemandirian fiskal tidak berjalan sebagaimana konsep inti Fiscal Federalism. Temuan tersebut diperkuat oleh heterogeneity analysis dan analisis sektoral yang menunjukkan hasil konsisten tidak signifikan di semua region di Indonesia maupun di semua sektor layanan publik lokal. Kemudian diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan dampak desentralisasi pendapatan terhadap penyediaan layanan publik lokal di Indonesia antara daerah yang maju maupun di daerah yang kurang maju secara perekonomian. Temuan penelitian dengan variabel pembanding desentralisasi belanja menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan layanan publik lokal di Indonesia, walaupun desentralisasi belanja tidak menggambarkan prinsip kemandirian fiskal sebagaimana konsep Fiscal Federalism. 

The collapse of President Suharto’s centralist regime following the 1998 Reformasi movement ushered Indonesia into a new era of decentralized governance. Although decentralization has been in place for nearly 25 years, the debate between centralization and decentralization persists, yet discussions rarely address the development impacts resulting from the implementation of decentralization policies. In recent years Human Development Index (HDI) as a benchmark for development achievements has stagnated, local governments play a significant role in this context, given that decentralization grants them extensive authority to provide local public services that ultimately support these development goals. Amidst this development stagnation, indications of fiscal recentralization have emerged, evidenced by a shrinking proportion of local government expenditure and revenue relative to national government. This study aims to analyze the impact of fiscal decentralization on local public service provision in Indonesia, thereby providing a foundation for formulating evidence-based fiscal decentralization policies designed to improve the quality of local public services.
A quantitative research method was employed to analyze the impact of fiscal decentralization on local public service provision in Indonesia, utilizing consolidated provincial-level panel data spanning on 8 year period (2017–2024). The estimation techniques applied were the fixed effects model and the panel threshold regression model. The dependent variable was constructed from 22 development indicators on health, education, and infrastructure sectors weighted using the entropy method to generate a multidimensional local public service index. The independent variable of fiscal decentralization measured by Derajat Desentralisasi Fiskal (revenue decentralization) as primary variable, with expenditure decentralization serving as comparative variable.
Research findings indicate that revenue decentralization does not have significant impact on local public service provision in Indonesia. In the implementation of fiscal decentralization policy in Indonesia, the principle of fiscal autonomy has not operated in accordance with the core concepts of Fiscal Federalism. These findings are strengthened by heterogeneity and sectoral analyses, which consistently show non-significant results across all Indonesian regions and local public service sectors. Furthermore, the study reveals no difference in the impact of revenue decentralization on local public service provision between economically advanced regions and those that are less economically developed.

Kata Kunci : Desentralisasi Fiskal, Fiscal Federalism, Layanan Publik Lokal, Pemerintah Daerah