Keabsahan Klausul Masa Evaluasi dan Penilaian Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Pekerja (Studi Kasus Perjanjian Kerja PT.X)
salma wahyu salsabilla, Nabiyla Risfa Izzati, S.H., L.LM., Ph.D.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausul masa evaluasi dan penilaian yang terindikasi sebagai masa percobaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Nomor 0017/X/AMP/PK/2025 antara PT.X dengan MF. Secara khusus, penelitian ini mengkaji alasan PT.X mencantumkan klausul tersebut dan menguji keabsahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif-preskriptif. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan berupa wawancara terhadap responden dan narasumber. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Serta ditarik kesimpulan melalui penalaran deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.X mencantumkan klausul tersebut karena alasan minimalisir risiko operasional, kebutuhan penilaian kompetensi, dan budaya internal perusahaan yang diperkuat oleh ketimpangan posisi tawar pekerja. Walaupun PKWT PT.X secara keseluruhan adalah sah berdasarkan Pasal 52 UU Ketenagakerjaan, namun klausul masa evaluasi dan penilaian yang terindikasi sebagai masa percobaan batal demi hukum berdasarkan Pasal 58 UU Cipta Kerja jo. Pasal 12 PP No. 35 Tahun 2021 yang bersifat dwingendrecht. Kebatalan ini bersifat parsial dan berlaku otomatis sehingga PKWT tetap berlaku dan mengikat sebagai PKWT tanpa masa evaluasi dan penilaian. Akibat hukum klausul tersebut MF dapat menuntut pemenuhan perjanjian dan ganti rugi.
This research aims to analyze the validity of the evaluation and assessment clause that bears indication of being a probationary period in the Fixed-Term Employment Agreement (PKWT), Number 0017/X/AMP/PK/2025 between PT.X and MF. Specifically, this research examines the reasons behind PT.X’s inclusion of the said clause and tests its validity under the prevailing laws and regulations, as well as analyzes the legal consequences it imposes on the fulfillment on the worker’s rights.
The research method employe dis a normative-empirical legal research with a descriptive-prescriptive nature. Secondary data collection was conducted through library research, supported by field research in the form of interviews with respondents and resource persons determined through purposive sampling. The data were analyzed qualitatively using the statutory approach, case approach, and conceptual approach, with conclusions drawn through deductive reasoning.
The research finding demonstrate that PT.X included the said clause due to reasons of operational risk minimization, the need for competency assesment, and the company’s internal culture, which were reinforced by the imbalance in the worker’s bargaining position (undue influence). Although PT.X’s PKWT as a whole ids valid under Article 52 of the Manpower Act, the evaluation and assesment clause that bears indication of being a probationary period is null and void by operation of law under Article 58 of the Job Creation Act jo. Article 12 of Goverment Regulation Number 35 of 2021, which constitutes a mandatory provision (dwingendrecht). This nullity is partial in nature and applies ex lege, so that the PKWT remains valid and binding as a PKWT without the evaluation and assesment clause. As a legal consequence of the said clause, MF is entitled to demand the fulfillment of the agreement and compensation
Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Masa Evaluasi dan Penilaian, Masa Percobaan, Keabsahan, Pemenuhan Hak Pekerja