Implikasi Hukum Keterbatasan Pengaturan Kewajiban Verifikasi Data Perseroan Terbatas oleh Notaris dan Konstruksi Pengaturannya dalam Pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham
GRADIA OKULTRA ALBA, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis problematika keterbatasan pengaturan kewajiban verifikasi notaris
terhadap data Perseroan Terbatas dalam pembuatan akta RUPS pasca berlakunya
Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 serta merumuskan konstruksi
pengaturan yang mampu menjamin kepastian hukum dan memberikan batas yang jelas
mengenai pertanggungjawaban notaris. Pengaturan yang berlaku belum memberikan
parameter yang memadai mengenai data yang wajib diperiksa, kedalaman pemeriksaan,
dan tindakan yang harus dilakukan notaris apabila ditemukan ketidaksesuaian
pada data perseroan yang menjadi dasar pembuatan akta RUPS.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang
didukung dengan wawancara sebagai bahan hukum sekunder. Penelitian ini
menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan kasus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban
verifikasi notaris masih bersifat terfragmentasi. Undang-Undang Jabatan Notaris
hanya mengatur kewajiban bertindak saksama, sedangkan Undang-Undang Perseroan
Terbatas dan peraturan administrasi badan hukum mengatur persyaratan serta data
perseroan tanpa membentuk standar verifikasi yang utuh. Peraturan Menteri Hukum
Nomor 2 Tahun 2025 telah memperkenalkan verifikasi berbasis risiko, tetapi
terbatas pada informasi Pemilik Manfaat Korporasi dan belum mencakup data yang
menentukan keabsahan RUPS. Keterbatasan tersebut menimbulkan kekaburan antara
pemeriksaan formal dan kebenaran materiil serta ketidakpastian mengenai batas
pertanggungjawaban notaris. Penelitian ini menawarkan Model Verifikasi
Bertingkat yang meliputi pemeriksaan formal minimum, pemeriksaan konsistensi
antar-dokumen, dan pemeriksaan lanjutan berbasis risiko. Model tersebut
diadopsi melalui pengaturan dua lapis, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris yang
memuat norma pokok dan Peraturan Menteri Hukum yang mengatur standar
operasional verifikasi.
This study aims to analyze the
problems arising from the limited regulation of notaries’ verification
obligations concerning limited liability company data in the preparation of
deeds of General Meetings of Shareholders following the enactment of Regulation
of the Minister of Law Number 2 of 2025. It also seeks to formulate a
regulatory framework capable of ensuring legal certainty and establishing clear
limits on notarial liability. The existing regulatory framework has yet to
provide adequate parameters concerning the data that must be examined, the
required depth of examination, and the measures that notaries must take when
inconsistencies are identified in the company data underlying the preparation
of deeds of General Meetings of Shareholders.
This study employs normative
legal research supported by interviews as secondary legal materials. It applies
statutory, conceptual, and case approaches.
The findings show that the
regulation of notaries’ verification obligations remains fragmented. The Law on
the Office of Notary only requires notaries to act diligently, while company
and legal-entity administration laws do not provide a comprehensive
verification standard. Although Regulation of the Minister of Law Number 2 of
2025 introduces risk-based verification, it is limited to beneficial ownership
information and does not cover all data affecting the validity of General
Meetings of Shareholders. This creates uncertainty regarding the scope of
verification and notarial liability. Accordingly, this study proposes a Tiered
Verification Model consisting of minimum formal verification, inter-document
consistency verification, and enhanced risk-based verification, to be
implemented through a two-tier regulatory framework under the Law on the Office
of Notary and a Regulation of the Minister of Law.
Kata Kunci : akta RUPS, data perseroan, notaris, kewajiban verifikasi