Laporkan Masalah

Implikasi Hukum Keterbatasan Pengaturan Kewajiban Verifikasi Data Perseroan Terbatas oleh Notaris dan Konstruksi Pengaturannya dalam Pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham

GRADIA OKULTRA ALBA, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika keterbatasan pengaturan kewajiban verifikasi notaris terhadap data Perseroan Terbatas dalam pembuatan akta RUPS pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 serta merumuskan konstruksi pengaturan yang mampu menjamin kepastian hukum dan memberikan batas yang jelas mengenai pertanggungjawaban notaris. Pengaturan yang berlaku belum memberikan parameter yang memadai mengenai data yang wajib diperiksa, kedalaman pemeriksaan, dan tindakan yang harus dilakukan notaris apabila ditemukan ketidaksesuaian pada data perseroan yang menjadi dasar pembuatan akta RUPS.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara sebagai bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban verifikasi notaris masih bersifat terfragmentasi. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur kewajiban bertindak saksama, sedangkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan administrasi badan hukum mengatur persyaratan serta data perseroan tanpa membentuk standar verifikasi yang utuh. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 telah memperkenalkan verifikasi berbasis risiko, tetapi terbatas pada informasi Pemilik Manfaat Korporasi dan belum mencakup data yang menentukan keabsahan RUPS. Keterbatasan tersebut menimbulkan kekaburan antara pemeriksaan formal dan kebenaran materiil serta ketidakpastian mengenai batas pertanggungjawaban notaris. Penelitian ini menawarkan Model Verifikasi Bertingkat yang meliputi pemeriksaan formal minimum, pemeriksaan konsistensi antar-dokumen, dan pemeriksaan lanjutan berbasis risiko. Model tersebut diadopsi melalui pengaturan dua lapis, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris yang memuat norma pokok dan Peraturan Menteri Hukum yang mengatur standar operasional verifikasi.

This study aims to analyze the problems arising from the limited regulation of notaries’ verification obligations concerning limited liability company data in the preparation of deeds of General Meetings of Shareholders following the enactment of Regulation of the Minister of Law Number 2 of 2025. It also seeks to formulate a regulatory framework capable of ensuring legal certainty and establishing clear limits on notarial liability. The existing regulatory framework has yet to provide adequate parameters concerning the data that must be examined, the required depth of examination, and the measures that notaries must take when inconsistencies are identified in the company data underlying the preparation of deeds of General Meetings of Shareholders.

This study employs normative legal research supported by interviews as secondary legal materials. It applies statutory, conceptual, and case approaches.

The findings show that the regulation of notaries’ verification obligations remains fragmented. The Law on the Office of Notary only requires notaries to act diligently, while company and legal-entity administration laws do not provide a comprehensive verification standard. Although Regulation of the Minister of Law Number 2 of 2025 introduces risk-based verification, it is limited to beneficial ownership information and does not cover all data affecting the validity of General Meetings of Shareholders. This creates uncertainty regarding the scope of verification and notarial liability. Accordingly, this study proposes a Tiered Verification Model consisting of minimum formal verification, inter-document consistency verification, and enhanced risk-based verification, to be implemented through a two-tier regulatory framework under the Law on the Office of Notary and a Regulation of the Minister of Law.

Kata Kunci : akta RUPS, data perseroan, notaris, kewajiban verifikasi

  1. S2-2026-537287-abstract.pdf  
  2. S2-2026-537287-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-537287-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-537287-title.pdf