Ruang Tandingan dan Negosiasi Ketidaksetaraan Perempuan Disabilitas Fisik di DI Yogyakarta: Studi Kasus Feminis Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (HWDI DIY) dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA)
Hana Nabila Putri, Evi Lina Sutrisno, M.A., Ph.D
2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik
Penelitian ini menganalisis bagaimana Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (HWDI DIY) dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak (SAPDA) membentuk ruang dan wacana tandingan yang berakar pada pengalaman sehari-hari perempuan disabilitas fisik, serta bagaimana kedua organisasi menegosiasikan ketidaksetaraan struktural, kultural, dan epistemik dalam praktik advokasinya. Penelitian menggunakan Subaltern Counterpublics Nancy Fraser sebagai kerangka teoretis utama, didukung oleh Feminist Disability Theory Rosemarie Garland-Thomson dan Critical Disability Theory Dianne Pothier dan Richard Devlin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif multi-metodologi yang memadukan feminist case study dan netnografi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, focus group discussion, observasi non-partisipan, analisis dokumen, serta pengamatan aktivitas digital organisasi. Penelitian melibatkan delapan informan yang terdiri atas perempuan disabilitas fisik dan informan pendukung dari HWDI DIY dan SAPDA.
?Temuan penelitian menunjukkan bahwa ruang tandingan terbentuk ketika pengalaman yang sebelumnya dipahami sebagai persoalan individual dibicarakan, dipertukarkan, dan dimaknai secara kolektif sebagai persoalan hak, aksesibilitas, gender, diskriminasi, dan partisipasi. HWDI DIY lebih banyak membangun proses tersebut melalui solidaritas berbasis keanggotaan, pertukaran pengalaman, pendampingan antaranggota, dan keterlibatan dalam berbagai forum sosial dan pemerintahan. Sementara itu, SAPDA lebih banyak mengolah pengalaman melalui pendidikan kritis, riset, dokumentasi, produksi media, pendampingan, dan advokasi kebijakan. Ruang digital berperan terutama sebagai arena sirkulasi, dokumentasi, dan perluasan jangkauan wacana organisasi. Namun, kerja ruang tandingan tersebut tetap berlangsung dalam kondisi yang tidak setara.
?Hambatan struktural muncul melalui persoalan aksesibilitas, mobilitas, ekonomi, teknologi, dan distribusi sumber daya, hambatan kultural bekerja melalui stigma, norma gender, serta relasi keluarga sedangkan hambatan epistemik berkaitan dengan belum setaranya pengakuan terhadap pengalaman perempuan disabilitas sebagai sumber pengetahuan yang relevan. Praktik advokasi kedua organisasi berkontribusi terhadap pengembangan representasi alternatif, perluasan partisipasi, serta masuknya pengalaman dan kepentingan perempuan disabilitas ke dalam proses kelembagaan dan kebijakan. Meskipun demikian, kontribusi tersebut memiliki batas karena perubahan yang lebih luas tetap bergantung pada distribusi sumber daya, perubahan norma sosial, respons institusi, dan keterbukaan arena pengambilan keputusan.
This study analyzes how the Indonesian Association of Women with Disabilities in the Special Region of Yogyakarta (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta/HWDI DIY) and the Center for Advocacy of Women, Persons with Disabilities, and Children (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel, dan Anak/SAPDA) create counter-spaces and counter-discourses rooted in the everyday experiences of women with physical disabilities, as well as how the two organizations negotiate structural, cultural, and epistemic inequalities through their advocacy practices. The study employs Nancy Fraser’s concept of Subaltern Counterpublics as its primary theoretical framework, supported by Rosemarie Garland-Thomson’s Feminist Disability Theory and Dianne Pothier and Richard Devlin’s Critical Disability Theory. It adopts a qualitative multi-methodological approach combining a feminist case study and netnography. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions, non-participant observation, document analysis, and observation of the organizations’ digital activities. The study involved eight informants consisting of women with physical disabilities and supporting informants from HWDI DIY and SAPDA.
The findings show that counter-spaces emerge when experiences previously understood as individual problems are articulated, shared, and collectively reframed as issues of rights, accessibility, gender, discrimination, and participation. HWDI DIY primarily develops this process through membership-based solidarity, the exchange of experiences, peer support, and engagement in various social and governmental forums. SAPDA, meanwhile, primarily processes experiences through critical education, research, documentation, media production, accompaniment, and policy advocacy. Digital spaces function mainly as arenas for the circulation, documentation, and wider dissemination of organizational discourses. However, the work of building counter-spaces continues to take place under unequal conditions.
Structural barriers emerge through issues of accessibility, mobility, economic constraints, technology, and the distribution of resources. Cultural barriers operate through stigma, gender norms, and family relations, while epistemic barriers concern the unequal recognition of women with disabilities’ experiences as relevant sources of knowledge. The advocacy practices of both organizations contribute to the development of alternative representations, the expansion of participation, and the incorporation of the experiences and interests of women with disabilities into institutional and policy processes. Nevertheless, these contributions have limits, as broader change remains dependent on the distribution of resources, shifts in social norms, institutional responsiveness, and the openness of decision-making arenas.
Kata Kunci : Perempuan Disabilitas Fisik, Subaltern Counterpublics, Ruang Tandingan, Advokasi, Ketidaksetaraan, HWDI DIY, SAPDA