Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Batuan Ilegal Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Lampung Barat

Pranaldo Gunawan, Dr. Rr. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 Magister Hukum

Aktivitas pertambangan batuan ilegal di Kabupaten Lampung Barat telah menimbulkan potensi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengancam keberlanjutan fungsi ekosistem serta keselamatan masyarakat. Meskipun kewenangan perizinan pertambangan telah beralih kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten tetap memiliki kewenangan atributif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan ilegal, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan batuan ilegal, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Data penelitian terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan secara mendalam.

Hasil penelitian ini menujukan bahwa pertama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara yuridis memiliki kewenangan dalam melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena pemerintah daerah lebih mengedepankan pendekatan persuasive dan pembinaan administratif. Kedua Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal belum berjalan optimal karena Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tidak menjatuhkan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Ketiga Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat meliputi keterbatasan kewenangan akibat sentralisasi urusan pertambangan, lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumber daya dalam pengawasan, serta faktor sosial-ekonomi berupa ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan ilegal sebagai sumber mata pencaharian.

Illegal rock mining activities in West Lampung Regency have generated potential environmental pollution and/or degradation, posing a significant threat to the sustainability of ecosystem functions and public safety. Although mining licensing authority has been transferred to the Central and Provincial Governments, the Regency Government retains attributive authority regarding environmental protection and management, as stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This study aims to analyze the role of the West Lampung Regency Government in mitigating environmental pollution and/or degradation caused by illegal rock mining, the implementation of law enforcement against the perpetrators of such activities, and the obstacles encountered during this process.

This study employs a normative-empirical approach. The research data comprises secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials as well as primary data obtained through interviews with informants and respondents. The data were analyzed using a qualitative-descriptive method to comprehensively address the research problems.

The results of this study indicate that, firstly, the West Lampung Regency Government possesses the legal authority to control environmental pollution and/or degradation; however, implementation has not been optimal because the local government prioritizes persuasive approaches and administrative guidance. Secondly, law enforcement against illegal miners has been suboptimal, as the West Lampung Regency Government has failed to impose administrative, civil, or criminal sanctions. Thirdly, the primary obstacles facing the West Lampung Regency Government include limited authority resulting from the centralization of mining affairs, weak inter-agency coordination, resource constraints regarding oversight, and socio-economic factors specifically the community's reliance on illegal mining activities for their livelihood.

Kata Kunci : Pertambangan Batuan Ilegal, Penegakan Hukum, Pemerintah Daerah, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.