Sertifikasi Mediator sebagai Syarat untuk Menjadi Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Regina Ayu Amara Devi, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai kebijakan sertifikasi mediator dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di pengadilan negeri berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan sertifikasi mediator pada Pasal 13 ayat (1) dijadikan syarat wajib, serta alasan pengecualian kewajiban sertifikasi mediator pada Pasal 13 ayat (2).
Sifat dan jenis penelitian ini adalah penelitian normatif didukung dengan wawancara narasumber. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Cara dan alat pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi serta didukung oleh wawancara narasumber untuk melengkapi data dan analisis. Data yang terkumpul disusun secara deskriptif analisis kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) sertifikasi berguna untuk memastikan dan menjamin mediator melakukan prosedur mediasi sesuai aturan dan standar keterampilan berkomunikasi serta teknik-teknik mediasi oleh karena itu sertifikasi dijadikan syarat wajib, bahwa Pasal 13 ayat (1) merupakan perkembangan dari kedua Perma sebelumnya yang belum memberikan penekanan mengenai kewajiban sertifikasi mediator. (2) Pasal 13 ayat (2) merupakan ayat pengecualian berdasarkan situasi sebelum Perma 2016 diundangkan bahwa ternyata tidak semua Hakim Mediator di pengadilan negeri sudah bersertifikat. Ayat ini menjadi katup pengaman bagi pengadilan yang mengalami kekurangan SDM atau Hakim Mediator bersertifikat agar tetap dapat secara sah melakukan mediasi dengan syarat-syarat penunjukan oleh ketua pengadilan negeri. Kesimpulan penelitian ini adalah sertifikasi bertujuan sebagai jaminan kualitas bagi mediator, serta Pasal 13 ayat (2) bertujuan agar implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak terganggu akibat kurangnya jumlah mediator bersertifikat. Saran penelitian mengharapkan Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan untuk pemerataan mediator bersertifikat di pengadilan negeri dan melakukan evaluasi sekaligus pembaruan terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2016 mengenai penerapan Pasal 13 ayat (2).
This research aims to analyze the provisions regarding mediator certification policies in resolving civil disputes through mediation in district courts based on Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. This research aims to find out the reasons why mediator certification in Article 13 paragraph (1) is made a mandatory requirement, as well as finding out the reasons for exceptions to the obligation to certify mediators in Article 13 paragraph (2).
This type of research is normative research supported by resource interviews. The research data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection was carried out using documentation methods, data collection tools using library research, and supported by interviews with informants to complete the data and analysis. The collected data was compiled using descriptive qualitative analysis.
The results of the research and discussion show that (1) certification is useful for ensuring and guaranteeing that mediators carry out mediation procedures in accordance with the rules and standards of communication skills and mediation techniques, therefore certification is made a mandatory requirement, that Article 13 paragraph (1) is a development from the two previous Supreme Court Regulations which did not emphasize the obligation to certify mediators. (2) Article 13 paragraph (2) is an exception paragraph based on the situation before the 2016 Supreme Court Regulation was promulgated, namely that not all mediator judges in district courts were certified. This paragraph is a safety valve for courts that experience a shortage of human resources or certified mediator judges so that they can still legally carry out mediation with the conditions of appointment by the head of the district court. The conclusion of is that certification serves as a quality assurance for mediators, while Article 13 paragraph (2) aims to ensure that the implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 is not disrupted by a shortage of certified mediators. The study recommends that the Supreme Court assess the equitable distribution of certified mediators across district courts, evaluate and update Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 regarding the application of Article 13 paragraph (2).
Kata Kunci : Kata Kunci: Sertifikasi, Mediator, Sengketa Perdata, Pengadilan, Perma. Keywords: Certification, Mediator, Civil Dispute, Court, Supreme Court Regulations.