Transformasi Digital Dan Ketimpangan Akses Layanan Sosial: Studi Tentang Asymmetric Information Dalam Pemanfaatan Aplikasi JKN di Kalangan Masyarakat Miskin di Riau
RAHMA YESI, Tauchid Komara Yuda, S.Sos., MDP, Ph.D
2026 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
Wilayah pedesaan, masih menghadapi persoalan ketimpangan akses layanan kesehatan meskipun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diimplementasikan secara luas dan didukung oleh transformasi digital melalui aplikasi Mobile JKN salah satunya di Provinsi Riau. Masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran utama program masih mengalami keterbatasan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Keterbatasan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor geografis dan infrastruktur, tetapi juga oleh rendahnya literasi digital, kompleksitas prosedur layanan berbasis aplikasi, serta ketimpangan penguasaan informasi antara pengguna dan penyedia layanan. Kondisi ini menciptakan situasi asymmetric information yang berdampak pada rendahnya pemanfaatan aplikasi JKN dan masih kuatnya ketergantungan masyarakat miskin terhadap perantara dalam mengakses layanan kesehatan.
Di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, ketimpangan informasi tersebut semakin nyata pada wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital dan akses layanan publik. Masyarakat miskin cenderung tidak memahami secara utuh status kepesertaan, hak dan kewajiban sebagai peserta JKN, serta mekanisme penggunaan aplikasi Mobile JKN. Akibatnya, aplikasi JKN tidak dimanfaatkan sebagai sistem layanan kesehatan digital yang komprehensif, melainkan hanya digunakan secara terbatas dan tidak mandiri. Ketergantungan terhadap aparat desa, kader kesehatan, dan aktor informal lainnya memperkuat relasi kuasa informasi yang timpang dan membuka ruang terjadinya adverse selection serta moral hazard dalam pelayanan kesehatan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme terjadinya asymmetric information dalam pemanfaatan aplikasi JKN di kalangan masyarakat miskin di Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, mengkaji implikasinya terhadap cara masyarakat miskin memanfaatkan aplikasi JKN, serta mengidentifikasi konsekuensi asymmetric information terhadap pilihan alternatif pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 21 informan yang terdiri dari masyarakat miskin peserta JKN, aparat desa dan kader kesehatan, petugas fasilitas kesehatan, serta pihak BPJS Kesehatan di tingkat lokal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa asymmetric information dalam pemanfaatan aplikasi JKN terbentuk melalui ketimpangan literasi digital, keterbatasan akses informasi, dan dominasi peran perantara dalam proses layanan kesehatan. Masyarakat miskin tidak memahami secara utuh status kepesertaan, hak dan kewajiban, serta fitur aplikasi JKN, sehingga pemanfaatan aplikasi bersifat parsial, pasif, dan tidak mandiri. Kondisi ini memperkuat relasi kuasa informasi yang timpang antara pengguna dan penyedia layanan, serta membuka ruang terjadinya adverse selection dan moral hazard dalam pelayanan kesehatan berbasis digital. Asymmetric information berimplikasi pada pilihan alternatif pelayanan kesehatan masyarakat miskin, seperti kecenderungan menghindari layanan JKN, menunda pencarian layanan kesehatan, menggunakan layanan nonformal, atau menanggung biaya kesehatan secara mandiri meskipun telah terdaftar sebagai peserta JKN.
Riau Province, particularly its rural areas, continues to face challenges related to unequal access to healthcare services, even though the National Health Insurance program has been widely implemented and supported by digital transformation through the Mobile JKN application. Poor communities, as the primary target group of the program, still experience limitations in accessing and optimally utilizing healthcare services. These limitations are not only caused by geographical and infrastructural factors, but also by low levels of digital literacy, the complexity of application-based service procedures, and unequal control of information between service users and providers. This condition creates a situation of asymmetric information, which results in low utilization of the JKN application and a strong dependence of poor communities on intermediaries when accessing healthcare services.
In Kampar Regency, Riau Province, this information asymmetry is increasingly evident in rural areas that suffer from limited digital infrastructure and restricted access to public services. Poor communities tend to lack a comprehensive understanding of their membership status, rights and obligations as JKN participants, as well as the mechanisms for using the Mobile JKN application. As a result, the JKN application is not utilized as a comprehensive digital healthcare service system, but rather used in a limited and non-independent manner. Dependence on village officials, health cadres, and other informal actors reinforces unequal information power relations and creates opportunities for adverse selection and moral hazard in healthcare services.
Based on these issues, this study aims to analyze the mechanisms through which asymmetric information occurs in the utilization of the JKN application among poor communities in Riau, examine its implications for how poor communities use the JKN application, and identify the consequences of asymmetric information on alternative healthcare service choices. This study employs a descriptive qualitative method through in-depth interviews, field observations, and documentation studies involving 21 informants, consisting of poor JKN participants, village officials and health cadres, healthcare facility staff, and local-level BPJS Kesehatan representatives.
The results of the study indicate that asymmetric information in the utilization of the JKN application is formed through disparities in digital literacy, limited access to information, and the dominant role of intermediaries in the healthcare service process. Poor communities do not fully understand their membership status, rights and obligations, or the features of the JKN application, resulting in partial, passive, and non-independent utilization of the application. This condition reinforces unequal information power relations between service users and providers and creates opportunities for adverse selection and moral hazard in digital-based healthcare services. Asymmetric information has implications for the alternative healthcare choices of poor communities, including tendencies to avoid JKN services, delay seeking healthcare, use non-formal services, or bear healthcare costs independently despite being registered as JKN participants.
Kata Kunci : asymmetric information, transformasi digital, aplikasi JKN, ketimpangan sosial/asymmetric information, digital transformation, JKN application, social inequality