Reformulasi Pengaturan Pertanggungjawaban Komandan dan Atasan dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
Enjeli Wahyul Ma'wa Septia, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Formulasi pengaturan pertanggungjawaban komandan dan atasan dalam UU Pengadilan HAM sangat luas dan umum. Hal ini menyebabkan disparitas persepsi dan interpretasi oleh APH yang mengakibatkan kegagalan pembuktian dalam Pengadilan HAM. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran perlunya reformulasi pengaturan pertanggungjawaban komandan dan atasan dalam pelanggaran HAM yang berat. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis dan merumuskan prospek reformulasi pengaturan pertanggungjawaban komandan dan atasan dalam pelanggaran HAM yang berat di masa mendatang.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang terdiri dari akademisi, Komnas HAM, serta Hakim dan JPU Pengadilan HAM. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, terdapat tiga dasar pemikiran perlunya reformulasi, yaitu landasan filosofis menemukan formulasi pengaturan kurang sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, landasan sosiologis menemukan pengaturan menimbulkan kegagalan pembuktian dan kekompleksan praktik, serta landasan yuridis menemukan pengaturan sudah lampau, tumpang tindih dengan beberapa instrumen hukum, dan tidak memadai. Kedua, terdapat empat prospek reformulasi pengaturan, yaitu reformulasi Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Pengadilan HAM, menambahkan penjelasan pasal demi pasal dalam UU Pengadilan HAM atau menetapkan Peraturan Mahkamah Agung, serta sinkronisasi ancaman pidana dalam Pasal 42 ayat (3) UU Pengadilan HAM dengan Pasal 598 dan 599 KUHP.
The regulation on command and superior responsibility in the Human Rights Courts Act is broad and general. This has led to disparities in perception and interpretation by law enforcers, resulting in a failure to prove cases in the Human Rights Courts. Therefore, this research aims to identify and analyse the rationale behind the need to reformulate the regulation on command and superior responsibility in gross human rights violation. This research also aims to analyse and formulate prospects for reformulating the regulation on command and superior responsibility in gross human rights violation in the future.
This research is a normative-descriptive legal study. This research utilises primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants consisting of academics, the National Human Rights Commission, and judges and prosecutors at the Human Rights Court. Secondary data were obtained through a literature review. Data analysis was conducted using qualitative methods. Conclusions were drawn using deductive methods.
The research findings led to two conclusions. Firstly, there are three reasons to reformulate the regulation, which the philosophical basis found that the regulation was not aligned with Pancasila and the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the sociological basis reveals that the regulation leads to a failure to provide evidence and complexity in practice, and the juridical basis found that the regulation are outdated, overlapped with other legal instruments, and inadequate. Secondly, there are four prospects for reformulating the regulations, which revision of Article 42 sections (1) and (2) of the Human Rights Courts Act, adding article-by-article explanations to the Human Rights Courts Act or establishing Supreme Court Regulations, and synchronization of the criminal penalties under Article 42 section (3) of the Human Rights Courts Act with Article 598 and 599 of the Criminal Code.
Kata Kunci : Reformulasi, Pertanggungjawaban komandan, Pertanggungjawaban atasan, Pelanggaran HAM yang berat