meninjau kembali viral-based policy dalam kerangka teori kelembagaan: studi komparatif kasus jogja darurat sampah dan pemagaran alun-alun utara

SYAWITRI RAUZIAH, Dr. Yuli Isnadi, S.I.P., MPA

2026 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memperluas ruang partisipasi masyarakat melalui praktik clicktivism, sehingga isu publik dapat menyebar lebih cepat dan memperoleh perhatian luas. Namun, viralitas isu di ruang digital tidak selalu berujung pada perubahan kebijakan. Fenomena ini tampak pada dua kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yaitu Jogja Darurat Sampah dan pemagaran Alun-Alun Utara. Keduanya sama-sama viral, tapi menghasilkan respons kebijakan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana isu viral bergerak dalam proses agenda-setting dan bagaimana pertimbangan kelembagaan membentuk respons pemerintah terhadap isu yang telah memperoleh perhatian publik secara luas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan perspektif kelembagaan sebagai lensa utamanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa clicktivism berperan dalam memperluas perhatian publik terhadap suatu isu, tetapi bukan sebagai penentu perubahan kebijakan. Ketika isu memasuki arena agenda-setting, pemerintah melakukan seleksi dan penafsiran berdasarkan aturan, kewenangan, nilai, dan kepentingan kelembagaan. Isu Jogja Darurat Sampah berhasil bergerak hingga decision agenda dan menghasilkan perubahan kebijakan, sedangkan isu pemagaran Alun-Alun Utara berhenti pada governmental agenda. Penelitian ini menegaskan bahwa viralitas berfungsi sebagai pemicu perhatian, bukan penentu perubahan kebijakan. Kelembagaan pemerintahlah yang menentukan sejauh mana suatu isu viral diterjemahkan menjadi tindakan kebijakan.

Advances in information and communication technology have expanded the space for citizen participation through the practice of clicktivism, enabling public issues to spread more rapidly and attract widespread attention. However, the virality of an issues in the digital sphere does not always translate into policy change. This phenomenon is evident in two cases Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Jogja Darurat Sampah and pemagaran Alun-Alun Utara. Both issues went viral, yet they generated markedly different policy respons. This study aims to analyse how viral issues move through the agenda-setting process and how institutional considerations shape government responses to issues that have already gained broad public attention. The study employs a qualitative method with a comparative case study design. Data were collected through in-depth interviews and documentation, and subsequently analysed using an institutional perspective as the primary analytical lens. The findings that clicktivism plays a role in broadening public attention toward an issue, but it is not a determinant of policy change. Once an issue enters the agenda-setting arena, the government selects and interprets it based on institutional rules, authority, values, and interests. The issue of Jogja Darurat Sampah advanced to the decision agenda and resulted in policy change, whereas the issue of Pemagaran Alun-Alun Utara halted at the governmental agenda. This study asserts that virality functions as a trigger of attention rather than a determinant of policy change. It is government institutions that determine the extent to which a viral issue is translated into policy action. 

Kata Kunci : Clicktivism, Agenda Setting, Kelembagaan, Viralitas, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).