Negosiasi Fungsi Kelembagaan Pada Organisasi Pemberdayaan Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten Batang
Savera Teranalin, Drs. Hendrie Adji Kusworo, M.Sc., Ph.D.
2026 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
Perempuan kepala keluarga merupakan bagian dari kelompok rentan yang ekstrim disebabkan oleh subordinasi perempuan yang memperparah keterbatasan akses terhadap sumber daya kehidupan mereka. Pembangunan berbasis pendekatan gender membangun sebuah upaya untuk mengentaskan kerentanan para perempuan tersebut dan dilakukan baik oleh instansi pemerintahan maupun lembaga non-pemerintah atau buatan masyarakat. Pendekatan ini menggunakan pemberdayaan untuk merealisasi tujuan pengentasan kerentanan tersebut. Namun demikian, indikator keberhasilan pemberdayaan lebih banyak melihat pada aspek ekonomi yaitu peningkatan pendapatan, padahal lebih dari itu, keberhasilan pemberdayaan harus ditinjau dari berbagai aspek yang lebih luas seperti pendidikan, pekerjaan dan partisipasi politik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang yang tinggi namun tidak diikuti dengan peningkatan signifikan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), menunjukkan bahwa kemakmuran agregat tidak otomatis menghapus ketimpangan struktural yang dihadapi perempuan. Penelitian ini menganalisis gagasan dan wacana pemberdayaan perempuan yang tumbuh dan berkembang di Serikat PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) Kabupaten Batang, serta bagaimana gagasan tersebut mendorong adanya negosiasi fungsi kelembagaan yang lebih holistik dan berimplikasi pada keberlanjutan organisasi. Menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aktor lembaga Serikat PEKKA serta dinas - dinas yang berkaitan. Analisis penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Perempuan Naila Kabeer; Institusionalisme Diskursif Schmidt; Tatanan Wacana Foucault; serta model Kewiralembagaan Kusworo. Hasil penelitian menunjukkan gagasan pemberdayaan perempuan di antara aktor kelembagaan bersifat majemuk, bergantung pada kedalaman keterlibatan masing - masing individu dalam ruang diskursif organisasi dan bahwa Serikat PEKKA Kabupaten Batang berada pada Kuadran II model IION, formasi mapan tapi fungsi kurang optimal. Keberlanjutan organisasi bergantung pada kapasitas wiralembagawan untuk terus menegosiasikan fungsi kelembagaan secara sadar dan strategis.
Women heads of households are part of an extremely vulnerable group caused by the subordination of women that exacerbates their limited access to basic-life resources. Gender-based development approaches represent an effort to alleviate this vulnerability, undertaken by both governmental institutions and non-governmental or community-based organizations. This approach employs empowerment to realize the goal of alleviating such vulnerability. However, indicators of successful empowerment tend to focus predominantly on the economic aspect, namely, increased income, whereas working empowerment should, in fact, be examined through a broader range of aspects such as education, occupation and political participation. The high economic growth of Batang Regency has not been followed by a significant increase in its Gender Empowerment Index (GEI), indicating that aggregate prosperity does not automatically eliminate the structural inequality faced by women. This study analyzes the grown and developed ideas and discourses of women’s empowerment within Serikat PEKKA (Women Heads of Household) of Batang Regency, and how these ideas elevate the institutional functions negotiation into some things more holistic and implicate for the organization’s sustainability. Employing a qualitative case study research method, data were collected through in-depth interviews with institutional actors of Serikat PEKKA as well as related government agencies. This study’s analysis draws on Naila Kabeer’s Women’s Empowerment concept (2010); Discursive Institutionalism by Schmidt; The Order of Discourse by Foucault; and The Institutional Entrepreneurship Model by Kusworo. The findings show that ideas of women’s empowerment among institutional actors are plural, depending on the depth of each individual’s engagement within the organization’s discursive space, and that Serikat PEKKA Batang Regency occupies Quadrant II of the IION model, an established institutional formation whose function is not yet optimal. The organization’s future sustainability depends on the capacity of its institutional entrepreneurs to continue negotiating institutional functions consciously and strategically.
Kata Kunci : Pemberdayaan perempuan, negosiasi fungsi kelembagaan, Institusionalisme Diskursif, kewiralembagaan, Serikat PEKKA/ Women’s empowerment, negotiation of institutional functions, Discursive Institutionalism, Institutional Entrepreneurship, Serikat PEKKA