Laporkan Masalah

Politik Kebenaran Pembangunan: Rezim Pengetahuan dan Operasionalisasi KEK Arun Lhokseumawe

Syahrul Ramadhan, Evi Lina Sutrisno, S.Psi., M.A., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Melalui KEK Arun Lhokseumawe, penelitian ini berusaha menjelaskan cara kerja rezim kebenaran pembangunan dengan menelusuri pembentukan dan pengoperasian rezim pengetahuan pembangunan serta implikasinya terhadap pemaknaan kesejahteraan dan legitimasi ekspansi kapital sebagai kepentingan publik. Tesis ini mempertanyakan bagaimana rezim kebenaran pembangunan diproduksi, dioperasionalkan, memperoleh persetujuan sosial, dan apa implikasinya? Metode penelitian menggunakan Critical Discourse Analysis (CDA) Norman Fairclough sebagai strategi analisis untuk menelusuri produksi dan legitimasi diskursus pembangunan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan melalui perspektif governmentality Foucault dan konsep hegemoni Gramsci untuk menjelaskan relasi kekuasaan, operasionalisasi rezim kebenaran, serta pembentukan persetujuan sosial dan kontestasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembentukan KEK Arun Lhokseumawe berkar daripada rezim pengetahuan pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan industrialisasi sebagai solusi rasional atas persoalan ekonomi kawasan. Rezim kebenaran tersebut juga diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat melalui penerimaan terhadap hubungan antara investasi, industrialisasi, kompetensi, lapangan kerja, dan kesejahteraan sebagai common sense. Pada akhirnya, rezim tersebut menciptakan hierarki pengetahuan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan industrialisasi sebagai ukuran kesejahteraan yang lebih sah sekaligus melegitimasi ekspansi kapital sebagai kepentingan publik, sehingga berbagai kontradiksi sosial dan ekologis pembangunan cenderung direduksi sebagai persoalan teknis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rezim kebenaran pembangunan tidak hanya mengarahkan tindakan pemerintah, tetapi juga membentuk batas mengenai persoalan, pengetahuan, dan solusi pembangunan yang dapat diterima sebagai rasional. Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai pembangunan sebagai politik kebenaran yang menghubungkan produksi pengetahuan, rasionalitas pemerintahan, pembentukan subjek, dan legitimasi ekspansi kapital, sekaligus menunjukkan pentingnya membuka kembali kesejahteraan sebagai persoalan politik yang dapat diperdebatkan.

Through the Arun Lhokseumawe Special Economic Zone (SEZ), this study seeks to explain how the regime of truth of development operates by tracing the formation and operation of the knowledge regime of development, as well as its implications for the meaning of welfare and the legitimation of capital expansion as a public interest. The thesis asks how the regime of truth of development is produced, operationalized, gains social consent, and what its political implications are. The study employs Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis (CDA) as an analytical strategy to trace the production and legitimation of development discourse. The findings are then interpreted through Foucault’s perspective of governmentality and Gramsci’s concept of hegemony to explain power relations, the operationalization of the regime of truth, and the formation of social consent and contestation. The findings show that the establishment of the Arun Lhokseumawe SEZ is rooted in a knowledge regime of development that positions economic growth, investment, and industrialization as rational solutions to the region’s economic problems. This regime of truth is also internalized in social life through the acceptance of the relationship between investment, industrialization, competence, employment, and welfare as common sense. Ultimately, the regime produces a hierarchy of knowledge that positions economic growth, investment, and industrialization as more legitimate measures of welfare while legitimizing capital expansion as a public interest, thereby tending to reduce various social and ecological contradictions of development to technical problems. The study concludes that the regime of truth of development not only directs governmental action but also establishes boundaries around which problems, forms of knowledge, and development solutions can be accepted as rational. The contribution of this study lies in explaining development as a political practice of truth that connects the production of knowledge, governmental rationality, subject formation, and the legitimation of capital expansion, while demonstrating the importance of reopening welfare as a political question subject to debate.

Kata Kunci : Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, rezim kebenaran, power/knowledge, common sense

  1. S2-2026-546349-abstract.pdf  
  2. S2-2026-546349-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-546349-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-546349-title.pdf