Analisis strategi keuangan daerah Kabupaten banyumas Tahun 2002-2004

HERNAWATI, Agustina, Dr. Indra Bastian, MBA

2005 | Tesis | S2 Akuntansi

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999, banyak merubah tata penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan di daerah. Adanya UU tersebut memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur kelembagaan, keuangan daerah, pelaksanaan, pembangunan sarana dan prasarana berdasarkan kewenangan yang diberikan. Keuangan daerah memiliki arti penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara mandiri. Kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara mandiri menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi. Untuk itu perlu mengetahui strategi keuangan daerah dalam mewujudkan otonomi yang dipertautkan dengan realisasi keuangan daerah sebagai kebijakan operasionalnya. Pengamatan yang dilakukan di Kabupaten Banyumas atas strategi keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat digunakan alat analisis berupa Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Kontribusi, dan Rasio Pertumbuhannya serta didukung oleh perhitungan lain dalam bentuk tabel perbandingan. Pengumpulan data primer melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder melalui arsip, dan dokumentasi keuangan dan data umum daerah Kabupaten Banyumas. Hasil pengamatan berdasar analisis yang menunjukkan tingkat kemandirian berkisar antara 8,59 % - 9,91 %. Rasio efektivitas mencapai lebih dari 100 % dan Rasio efisiensi berkisar antara 60 % - 80 %. Rasio Aktivitas Belanja Aparatur mencapai 17 % - 21 % dan Rasio Aktivitas Belanja Publik antara 78 % - 82 %. Rasio Kontribusi terbesar dari Dana Perimbangan yaitu antara 83 % - 87 %. Sedangkan Rasio Pertumbuhan APBD mengalami pertumbuhan positif, berfluktuasi dan cenderung naik. Analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi keuangan daerah Kabupaten Banyumas memiliki kekuatan dan peluang yang besar dibandingkan dengan kelemahan dan ancamannya, sehingga pilihan strategi pada titik koordinat (0,57 : 0,41 ) yang terletak pada Kuadran I. Strategi yang dipilih menunjukkan Strategi Pertumbuhan Agresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi keuangan daerah belum menghasilkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja operasionalnya (penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat) secara mandiri. Pemerintah Kabupaten Banyumas mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana pemerintah pusat. Hal ini disebabkan adanya Kebijakan Pemerintah (berupa Undangundang serta PP) yang kenyataannya belum memberi kewenangan secara maksimal untuk mengelola sumber daya dan potensi pendapatan daerah. Untuk itu Pemerintah Pusat perlu meninjau kembali Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah sehingga strategi keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi dapat diimplementasikan secara efektif.

Gone into effect of UU No. 22 Year 1999 about Local Governance and of UU No. 25 Year 1999, changing many to arrange management of financial management and governance local. Existence of the UU give authority to Local Government to arrange institute, local financial, execution, development of facilities and basic facilities pursuant to given authority. Local financial have important meaning in defraying management of governance, development and service of society self-supportingly. Local financial capability in defraying management of governance, development, and service of society selfsupportingly show efficacy of local government in executing autonomy. For that shall have knowledge local financial strategy in realizing clung autonomy with local financial realization as policy of operational. Survey perception in Banyumas Regency of local financial strategy in defraying management of governance, development and service of society can be used analyzer in the form of Ratio Independence, Ratio Effectiveness and Efficiency, Ratio Activity, Ratio Contribution, and its Ratio Growth and also supported by other calculation in the form of tables of comparison. Data collecting of primary with interview and questioner, while data of secondary with archives, and monetary documentation and common data of Banyumas Regency. Result of perception based on analysis showing independence level range from 8,59% - 9,91 %. Effectiveness ratio more than 100 % and Ratio Efficiency range from 60 % - 80 %. Ratio Activity Expense of Employee (Aparatur) between 17 - 21 % and Public Ratio Activity Expense between] 78 - 82 %. biggest Ratio Contribution of Fund Counter balance that is between 83 % - 87 %. While Ratio Growth of APBD positive growth have, fluctuation and tend to go up. Analysis of SWOT indicate that Financial strategy of Banyumas Regency have the strengths of and opportunity which is big to be compared to weaknessess and threats, so that strategy choice at coordinate point ( 0,57 : 0,41 ) what lay in Quadrant I. Selected Strategy show Aggressive Growth Strategy. Result of research indicate that local financial strategy not yet yielded local financial capability in defraying its operational expense ( management of governance and service of society) self-supportingly. Government Banyumas Regency have level depended high to central government fund. This matter caused by the existence of Policy of Government ( in the form of Law/Regulation ) which in reality not yet given authority maximally to manage potency and local resource earnings. For that Central Government require to revise Policy of Government related to local government authority so that local financial strategy in executing autonomy earn implementation effectively.

Kata Kunci : Manajemen Strategi, Strategi Keuangan Daerah, Financial Strategy, Local Financial , Independence.