Kontestasi Norma Internasional dan Lokal dalam Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan

ADELITA LUBIS, Dr. Abdul Gaffar Karim; Dr. Ririn Tri Nurhayati

2026 | Disertasi | S3 Ilmu Politik

Disertasi ini mengelaborasi kontestasi norma internasional dan norma lokal dalam menyebarluaskan norma sebagai standar perilaku di dalam konteks pencegahan perkawinan anak pada masyarakat Sulawesi Selatan. Disertasi ini berpendapat bahwa meluasnya perkawinan anak di Sulawesi Selatan bukan disebabkan karena kurangnya norma pencegahan, melainkan karena ketidakmampuan untuk mengintegrasikan norma internasional ke dalam kerangka moral lokal, sehingga norma-norma tersebut hanya bersifat kepatuhan administratif tanpa memengaruhi pengambilan keputusan keluarga. Penelitian ini mengemukakan bahwa kontestasi terjadi dalam dua arena: arena penerapan (applicatory contestation) yang melibatkan negosiasi proses, otoritas, prioritas program dan sumber daya, serta arena validitas (validity contestation) di mana norma dievaluasi berdasarkan legitimasi moral lokal melalui otoritas dan hukuman sosial. Data diperoleh dari penelitian kualitatif interpretatif kasus tunggal yang menggunakan wawancara semi-terstruktur dan tidak terstruktur dan analisis dokumen yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi yang berfokus pada perempuan dan populasi rentan, otoritas agama dan anggota masyarakat. Penelitian ini menunjukkan paradoks implementasi di mana kampanye dan program berfungsi sebagai mesin penerjemah namun seringkali berhenti pada tahapan proses sosialisasi. Di sisi lain, celah hukum melalui dispensasi, isbat menjadi jembatan yang melunakkan konflik sosial jangka pendek dan menormalisasi praktik. Di saat krisis, siri’ (kehormatan) dan pemmali (tabu) memberikan ruang bagi keluarga untuk melakukan praktek pernikahan sebagai sarana pemulihan reputasi. Disertasi ini menguraikan penentu daya ikat norma antara lain: dominasi agen, koherensi budaya dan kondisi lingkungan yang kondusif.  Disertasi ini menyarankan transisi strategi kebijakan perlu bergeser dari memperbanyak intervensi ke memperkuat mekanisme validasi dengan menutup celah pengecualian, menyatukan data pernikahan siri dan merumuskan kembali pesan perlindungan anak agar relevan secara budaya dengan moralitas komunal. 

This dissertation elaborates the contestation between international and local norms in the diffusion of norms as standards of behavior within the context of child marriage prevention in South Sulawesi society. It argues that the prevalence of child marriage in South Sulawesi stems not from an absence of preventive norms, but from the failure to integrate international norms into the local moral framework, such that these norms operate merely as administrative compliance without influencing family decision-making. This study posits that contestation unfolds in two arenas: the arena of application (applicatory contestation), which involves the negotiation of processes, authority, programmatic priorities, and resources; and the arena of validity (validity contestation), in which norms are evaluated against local moral legitimacy through social authority and sanction. Data were obtained through an interpretive qualitative single-case study employing semi-structured and unstructured interviews as well as document analysis, involving local government institutions, organizations concerned with women and vulnerable populations, religious authorities, and community members. The findings reveal an implementation paradox in which campaigns and programs function as engines of translation yet frequently stall at the stage of socialization. Meanwhile, legal loopholes in the form of marriage dispensation and isbat nikah serve as bridges that soften short-term social conflict while normalizing the practice. In moments of crisis, siri' (honor) and pemmali (taboo) provide families with the moral space to pursue marriage as a means of reputational restoration. This dissertation identifies the determinants of normative victory as agent dominance, cultural coherence, and a conducive institutional-social environment. It recommends that policy strategy shift from multiplying interventions toward strengthening validation mechanisms—by closing loopholes of exception, consolidating data on unregistered (siri) marriages, and reframing child protection messages to be culturally resonant with communal morality.

Kata Kunci : Kontestasi Norma, Pernikahan Anak, Koherensi Budaya, Sulawesi Selatan