Navigasi Sosial Mantan Narapidana Terorisme: Antara Inklusi Bersyarat dan Upaya Meraih Kemandirian dalam Proses Reintegrasi Sosial

MOH. AQIM ASKHABI, Dr. Muhammad Najib, S.Sos., M.A.

2026 | Tesis | S2 Sosiologi

Penelitian ini mengkaji tentang praktik navigasi sosial mantan narapidana terorisme di Malang Raya dalam menjalani proses reintegrasi sosial di tengah intervensi negara dan tarikan berbagai kekuatan sosial. Penelitian ini berangkat dari paradoks reintegrasi yang dialami mantan narapidana terorisme dimana mereka menghadapi stigma, pengawasan, dan keterbatasan akses ekonomi namun di saat yang sama status sebagai mantan narapidana terorisme juga membuka peluang terhadap bantuan, pendampingan, dan perhatian dari negara. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana mantan narapidana terorisme menafsirkan, merespons, dan memanfaatkan ruang sosial yang ambigu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap empat informan dengan latar belakang Jamaah Islamiyah (JI) dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Teori navigasi sosial Henrik Vigh digunakan sebagai kerangka utama untuk membaca proses, strategi, dan agensi informan, sedangkan konsep reintegrasi sosial Stina Torjesen digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai capaian penerimaan sosial, politik dan ekonomi. Data menunjukkan bahwa navigasi sosial berlangsung dalam dua medan yakni intervensi negara dan tarikan kekuatan sosial. Pada setiap medan, navigasi sosial bekerja melalui dimensi tindakan dan pemaknaan. Pada medan intervensi negara kepatuhan terhadap program deradikalisasi, ikrar NKRI, dan kewajiban lapor tidak selalu mencerminkan perubahan ideologis yang substantif tetapi juga menjadi strategi untuk memperoleh keamanan, akses bantuan, dan peluang hidup. Intervensi negara yang tampak sebagai keistimewaan dikonseptualisasikan menjadi bentuk inklusi bersyarat melalui pengawasan oleh negara. Pada medan tarikan kekuatan sosial, informan mengelola keluarga, masyarakat, jaringan lama, pekerjaan, dan usaha untuk membangun identitas baru. Selain itu dalam hal capaian reintegrasi, penerimaan sosial cenderung bersifat parsial dan bersyarat, pengakuan secara politik lebih banyak bersifat administratif daripada substantif, sementara kemandirian ekonomi masih menjadi capaian yang sulit diwujudkan oleh mantan narapidana terorisme di Malang Raya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa navigasi sosial yang dilakukan memungkinkan informan bertahan hidup, memperoleh penerimaan minimal, menjaga relasi dengan negara dan masyarakat, serta menjauhkan dari kekerasan. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya menghasilkan reintegrasi yang utuh, setara dan mandiri.

This study examines the social navigation practices of former terrorism prisoners in the Greater Malang area as they undergo the process of social reintegration amid state intervention and the pull of various social forces. This study stems from the paradox of reintegration experienced by former terrorism prisoners, who face stigma, surveillance, and limited economic access, yet at the same time, their status as former terrorism prisoners also opens up opportunities for assistance, support, and attention from the state. This study aims to explain how former terrorism prisoners interpret, respond to, and navigate this ambiguous social space. This study employs a qualitative approach using phenomenological methods through in-depth interviews, observation, and documentation of four informants with backgrounds in Jamaah Islamiyah (JI) and Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Henrik Vigh’s theory of social navigation is used as the primary framework for analyzing the informants’ processes, strategies, and agency, while Stina Torjesen’s concept of social reintegration serves as an evaluative framework for assessing achievements in social, political, and economic acceptance. The data indicate that social navigation occurs within two domains: state intervention and the pull of social forces. In each domain, social navigation operates through the dimensions of action and meaning-making. In the domain of state intervention—specifically compliance with deradicalization programs, pledges of loyalty to the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), and reporting obligations—these actions do not always reflect substantive ideological change but also serve as strategies to secure safety, access to assistance, and livelihood opportunities. State interventions that appear as privileges are conceptualized as forms of conditional inclusion through state oversight. In the arena of social forces, informants manage their families, communities, old networks, jobs, and businesses to build new identities. Furthermore, regarding reintegration outcomes, social acceptance tends to be partial and conditional; political recognition is more administrative than substantive; and economic independence remains a difficult goal for former terrorism inmates in the Greater Malang area to achieve. This study concludes that the social navigation practiced by the informants enables them to survive, gain minimal acceptance, maintain relationships with the state and society, and stay away from violence. However, these practices have not yet fully resulted in complete, equitable, and independent reintegration.

Kata Kunci : Navigasi sosial, mantan narapidana terorisme, reintegrasi sosial, intervensi negara, inklusi bersyarat, kemandirian