Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap inflasi :: Studi kasus di Kabupaten-Kota di DIY dan Jawa Tengah

RESTIATUN, Drs. Akhmad Makhfatih, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Pemberlakuan kebijakan desentralisasi fiskal membenkan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalarn mengelola keuangan daerahnya. Pelimpahan wewenang dan pernerintah pusat kepada pemerintah daerah ini diikuti dengan peningkatan penenmaan pemerintah, baik yang berasal dan kenaikan transfer maupun penenmaan pajak daerah. Kenaikan penerimaan ini membawa konsekuensi pada peningkatan pengeluaran pemenntah daerah. . Adanya kenaikan pèngeluaran pemenntah daerah ini akan berdanipak pada kenaikan tingkat inflasi. Penelitian dampak desentralisasi fiskal terhadap inflasi ini q menggunakan data panel sebagai metode analisis dengan sampel DIY dan Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat desentralisasi fiskal, yang diproksì’ sebagai rasio pengeluaran daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat, secara signifikan mempengaruhi inflasi. Variabel lain yang juga signifikan . mempengaruhi inflasi adalah deposito berjangka dan UMR.

Fiscal decentralization policy gives local government a wider authority to manage local finance. This delegation of authority followed by increasing in local government revenue, both of increasing in intergovernmental transfer or tax revenue. The consequence of increasing revenue is the bigger of local government expenditure. The increasing of local government expenditure have influence to rising inflation rate. This research applied for panel data test as the analysis method for local samples of Central Java and DIY. The result shows that fiscal decentralization measure, as a proxy of total local government expenditure to total central govermen expenditure ratio, significantly influence to inflation. The other significant variables are time deposit and province minimum wage.

Kata Kunci : Inflasi,Desentralisasi Fiskal,fiscal decentralization, government expenditure, inflation