ANALISIS PENGARUH PERKEMBANGAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA) TERHADAP PERTUMBUHAN INKLUSIF: Evaluasi Kebijakan Resentralisasi Tata Kelola Pertambangan Minerba di Indonesia

ARYADI SOLANA, Prof. Dr. Phil. Gabriel Lele, S.IP., M.Si.

2026 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia pada era resentralisasi tata kelola pertambangan di Indonesia. Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep kutukan sumber daya alam, yaitu paradoks ketika wilayah yang kaya sumber daya alam justru mengalami hasil pembangunan yang buruk yang terjadi melalui mekanisme ekonomi dan politik (Badeeb et al., 2017). Pertumbuhan inklusif diukur menggunakan pendekatan Ramos et al. (2013), yang menilai tingkat inklusivitas melalui tiga indikator utama: tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Pengujian empiris dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis inferensial menggunakan metode regresi data panel pada seluruh provinsi di Indonesia untuk dua periode waktu, yaitu gabungan transisi resentralisasi dan resentralisasi penuh (2014–2025) dan berfokus pada periode resentralisasi penuh (2020–2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan resentralisasi pertambangan minerba mampu mendorong peningkatan investasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan sektor pertambangan minerba sekaligus pertumbuhan ekonomi secara agregat. Namun, perbandingan perkembangan sektor pertambangan minerba dan tingkat inklusivitas pada masing-masing provinsi menunjukan pola hubungan yang asimetris. Secara statistik, perkembangan sektor pertambangan minerba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat inklusivitas pada era resentralisasi penuh. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi sektor ini tidak mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif. Selain itu, kualitas institusional daerah juga berperan signifikan dalam memoderasi pengaruh negatif sektor pertambangan minerba terhadap pertumbuhan inklusif pada periode resentralisasi penuh.

This study aims to analyze the effect of the mineral and coal mining sector development on inclusive growth in Indonesia during the era of recentralization of mining governance in Indonesia. This study is analyzed using the concept of the natural resource curse, which refers to a paradox in which resource-rich regions experience poor development outcomes through economic and political mechanisms (Badeeb et al., 2017). Inclusive growth is measured using the approach of Ramos et al. (2013), which assesses the level of inclusivity through three main indicators: poverty rate, income inequality, and employment absorption. Empirical testing is conducted using a quantitative method with descriptive and inferential analysis. The inferential analysis employs panel data regression across all provinces in Indonesia for two time periods, namely the combined period of the recentralization transition and full recentralization (2014–2025) and the period focused on full recentralization (2020–2025).

The results show that the recentralization policy of mineral and coal mining is able to drive an increase in investment, thereby promoting the growth of the mineral and coal mining sector as well as aggregate economic growth. However, the comparison between the development of the mineral and coal mining sector and the level of inclusivity in each province shows an asymmetric relationship pattern. Statistically, the development of the mineral and coal mining sector has a negative and significant effect on the level of inclusivity during the full recentralization era. In other words, the economic growth of this sector is unable to promote inclusive growth. In addition, local institutional quality also plays a significant role in moderating the negative effect of the mineral and coal mining sector on inclusive growth during the full recentralization period.

Kata Kunci : Pertambangan Minerba, Pertumbuhan Inklusif, Resentralisasi Tata Kelola, Kutukan Sumber Daya Alam, Kualitas Institusional Daerah