Systemic Corruption-Induced Migration as a Crime Against Humanity at The International Criminal Court
Nadya Naomi Somantri, Devita Kartika Putri. S,H., LL.M.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Skripsi ini mengkaji apakah migrasi yang timbul akibat korupsi sistemik dapat dikategorikan sebagai pemindahan secara paksa (forcible transfer) berdasarkan Pasal 7(1)(d) Statuta Roma ketika penduduk sipil kehilangan pilihan yang bermakna untuk tetap tinggal, serta apakah hal tersebut dapat diakomodasi melalui penafsiran yang lebih responsif tanpa memperluas batas-batas hukum pidana internasional yang telah ada. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menganalisis Statuta Roma dan yurisprudensi hukum pidana internasional yang relevan, dengan Venezuela sebagai konteks faktual untuk mengkaji hubungan antara korupsi sistemik dan perpindahan penduduk dalam skala besar. Penelitian ini menemukan bahwa, dalam keadaan tertentu, korupsi sistemik dapat berfungsi sebagai mekanisme pemaksaan ketika penyalahgunaan lembaga publik secara terorganisasi menciptakan kondisi yang secara efektif memaksa penduduk sipil untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Meskipun keadaan tersebut tidak serta-merta memenuhi unsur pemindahan secara paksa, keadaan tersebut dapat termasuk dalam lingkup Pasal 7(1)(d) apabila persyaratan hukum yang telah ada terpenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan terhadap pemindahan yang disebabkan oleh korupsi tidak memerlukan pembentukan kejahatan internasional baru maupun amandemen terhadap Statuta Roma, melainkan dapat diakomodasi melalui penafsiran yang responsif terhadap doktrin yang telah ada dengan tetap berada dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan.
This thesis examines whether migration arising from systemic corruption can be legally characterised as forcible transfer under Article 7(1)(d) of the Rome Statute where civilians are deprived of a meaningful choice to remain. It further examines whether such displacement can be accommodated through a more responsive interpretation of forcible transfer without expanding the existing limits of international criminal law. Using a statutory, conceptual, and case-study approach, the research analyses the Rome Statute and relevant international criminal jurisprudence, with Venezuela providing a factual context for examining the relationship between systemic corruption and large-scale displacement. The research finds that systemic corruption may, in specific circumstances, operate as a coercive mechanism where the organised misuse of public institutions creates conditions that effectively compel civilians to leave. While such circumstances do not automatically constitute forcible transfer, they may fall within Article 7(1)(d) where the existing legal requirements are satisfied. The thesis therefore concludes that recognising corruption-induced displacement does not require a new international crime or amendment to the Rome Statute. Rather, a responsive interpretation of the existing doctrine can accommodate evolving forms of coercion while remaining within established legal limi
Kata Kunci : korupsi sistemik; migrasi secara paksa; pemindahan secara paksa; pemaksaan; hukum pidana internasional; Statuta Roma.