Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Regional Provinsi Maluku Utara Sebelum dan Setelah Kebijakan Hilirisasi Nikel

Rahmi Sarita, Arini Wahyu Utami, S.P., M.Sc., Ph.D; Prof. Dr. Jangkung Handoyo Mulyo, M.Ec

2026 | Tesis | S2 Ekonomi Pertanian

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Provinsi Maluku Utara pada periode sebelum pelaksanaan program hilirisasi nikel. Namun, setelah kebijakan hilirisasi nikel diterapkan, sektor pertanian tidak lagi menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji sektor dan subsektor pertanian unggulan di tingkat Provinsi Maluku Utara sebelum dan setelah kebijakan hilirisasi nikel; 2) mengidentifikasi sektor unggulan di tingkat kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara sebelum dan setelah kebijakan hilirisasi nikel; dan 3) Menganalisis perubahan tren indikator makro ekonomi daerah di Provinsi Maluku Utara sebelum dan setelah kebijakan hilirisasi nikel. Provinsi Maluku Utara dipilih sebagai lokasi penelitian karena menempati peringkat kedua dalam hal cadangan nikel di Indonesia dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Analisis gabungan Location Quotient (LQ) dan Dynamic Location Quotient (DLQ) digunakan untuk menentukan perubahan posisi sektor dan subsektor pertanian di Provinsi Maluku Utara. Selain itu, analisis Interrupted Time Series (ITS) digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan hilirisasi nikel yang mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor unggulan di Provinsi Maluku Utara setelah kebijakan hilirisasi nikel adalah sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan. Hasil analisis Interrupted Time Series (ITS) menunjukkan bahwa setelah implementasi kebijakan hilirisasi nikel tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara, PDRB, pertumbuhan ekonomi, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren yang meningkat, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren yang menurun. Namun, Indeks Williamson juga menunjukkan tren yang meningkat, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Maluku Utara cenderung semakin meningkat. Selain itu, inflasi juga menunjukkan tren yang meningkat setelah kebijakan diterapkan, yang mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan tekanan harga di daerah. Sementara itu, Gini Rasio, Nilai Tukar Nelayan (NTN), dan jumlah penduduk miskin tidak menunjukkan perubahan tren yang signifikan setelah kebijakan diterapkan.

The agricultural sector was the largest contributor to the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of North Maluku Province prior to the implementation of the nickel downstreaming policy. However, following the implementation of the nickel downstreaming policy, the agricultural sector was no longer the largest contributor to GRDP in North Maluku. This study aims to: 1) examine the leading agricultural sectors and subsectors at the provincial level in North Maluku before and after the implementation of the nickel downstreaming policy; 2) identify leading sectors at the regency/municipality level in North Maluku before and after the implementation of the nickel downstreaming policy; and 3) analyze changes in the trends of regional macroeconomic indicators in North Maluku before and after the implementation of the nickel downstreaming policy. North Maluku was selected as the study area because it has the second-largest nickel reserves in Indonesia and recorded the highest economic growth rate in Indonesia. A combination of Location Quotient (LQ) and Dynamic Location Quotient (DLQ) analyses was employed to identify changes in the position of agricultural sectors and subsectors in North Maluku. In addition, Interrupted Time Series (ITS) analysis was used to evaluate the impact of the nickel downstreaming policy, which was effectively implemented in 2020. The results show that, following the implementation of the nickel downstreaming policy, the leading sectors in North Maluku were the mining and quarrying sector and the manufacturing sector. The results of the Interrupted Time Series (ITS) analysis indicate that following the implementation of the nickel downstreaming policy in 2020, GRDP, economic growth, the Farmer Terms of Trade (FTT), and the Human Development Index (HDI) exhibited increasing trends, while the Unemployment Rate (UR) showed a declining trend. However, the Williamson Index also exhibited an increasing trend, indicating that interregional development inequality in North Maluku tended to increase. In addition, inflation showed an increasing trend after the policy was implemented, indicating a tendency toward increasing price pressures in the region. Meanwhile, the Gini Ratio, Farmer Terms of Trade of Fishery, and the number of poor people did not show significant changes in trend following the implementation of the policy.

Kata Kunci : kebijakan hilirisasi nikel, sektor pertanian, Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Interrupted Time Series