Fragmentasi Kebijakan dalam Tata Kelola Kawasan Borobudur: Dinamika dan Faktor-Faktor Penyebab

I Made Krisnajaya, Prof. Dr. Janianton Damanik, M.Si; Dr. Ely Susanto, MBA

2026 | Disertasi | DOKTOR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Fragmentasi kebijakan pada umumnya diposisikan sebagai fenomena yang bersifat taken for granted tanpa diikuti upaya kritis untuk menjelaskan secara lebih mendalam tentang dinamika proses dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Padahal, fragmentasi kebijakan merupakan fenomena yang kompleks, dinamis, dan ambivalen sehingga perlu dikaji secara lebih kontekstual dan spesifik. Kecenderungan ini menyebabkan pemahaman yang tidak lengkap dan menciptakan kesenjangan pengetahuan serta kesenjangan teoretis pada kajian-kajian mengenai fragmentasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dinamika fragmentasi kebijakan dan mengeksplorasi underlying causes yang mendorong fragmentasi kebijakan dalam tata kelola destinasi yang bersifat multisektor, multilembaga, dan multistatus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksploratif dengan kasus tata kelola kawasan Borobudur dalam rentang waktu 1992–2024. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan secara diakronis untuk menjelaskan dinamika dan faktor-faktor penyebab fragmentasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan fragmentasi kebijakan dalam tata kelola kawasan Borobudur terjadi pada aras substansial dan operasional. Fragmentasi kebijakan didorong oleh tekanan kelembagaan, segmentasi kelembagaan, dan komodifikasi objek kebijakan. Dinamika dan faktor-faktor ini turut membentuk perkembangan tata kelola Borobudur selama tiga dekade. Penelitian ini tidak hanya memperdalam pemahaman mengenai fragmentasi kebijakan, tetapi juga memperkuat state of the art studi kebijakan. Kontribusi penelitian terletak pada penguatan kerangka analitis fragmentasi kebijakan melalui pendekatan regulasi dan kelembagaan. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan dan analis kebijakan untuk memitigasi dampak negatif fragmentasi kebijakan. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada kelayakan integrasi kebijakan dalam tata kelola kawasan Borobudur. 

Policy fragmentation is generally positioned as a phenomenon that is taken for granted without critical efforts to explain in more depth the dynamics of the process and the factors that cause it. However, policy fragmentation is a complex, dynamic, and ambivalent phenomenon that requires a more contextual and specific study. This tendency leads to incomplete understanding and creates knowledge gaps and theoretical gaps in studies on policy fragmentation. Therefore, this study aims to describe the dynamics of policy fragmentation and explore the underlying causes that drive policy fragmentation in multisectoral, multi-institutional, and multistatus destination governance. This study uses a qualitative-exploratory method using the case of Borobudur area governance over the period 1992–2024. Data were collected through literature review and in-depth interviews with informants from government institutions and relevant stakeholders. Data analysis was conducted diachronically to explain the dynamics and factors causing policy fragmentation. The results show that policy fragmentation in Borobudur area governance occurs in the substantial and operational levels. Policy fragmentation is driven by institutional pressures, institutional segmentation, and the commodification of policy objects. These dynamics and factors have shaped Borobudur governance over the past three decades. This research not only deepens understanding of policy fragmentation but also strengthens the state of the art in policy studies. The research's contribution lies in strengthening the analytical framework for policy fragmentation through regulatory and institutional approaches. The research findings are expected to assist policymakers and analysts in mitigating the negative impacts of policy fragmentation. Further research can focus on the feasibility of policy integration in Borobudur area governance. 

Kata Kunci : fragmentasi, kebijakan, regulasi, kelembagaan, komodifikasi