Menelusuri Metode Penominasian dalam Kebun Rahasia Kandidasi pada Sistem Komandan Tempur Stelsel PDI Perjuangan (Studi Kasus Pencalonan Anggota DPRD di Kota Magelang pada Pileg 2024)
Astri Kusmarianti, Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, S.IP., M.P.P
2026 | Tesis | S2 Ilmu PolitikMekanisme Sistem Komandan Tempur Stelsel yang dikembangkan oleh PDI Perjuangan di Jawa Tengah merupakan cara untuk merespons kelembagaan partai politik terhadap dinamika sistem proporsional terbuka yang memicu kompetisi antar kader pada saat pemilihan legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif politik, proses seleksi, dan capaian penominasian dalam Sistem KomandanTe pada pencalonan anggota DPRD di Kota Magelang. Penelitian diawali dengan menganalisis motif politik yang melatarbelakangi seleksi kandidat, kemudian menelusuri bagaimana motif tersebut memengaruhi proses seleksi kandidat dengan menekankan pada power relations dalam keterhubungan antar aktor elit partai, Komandan, dan kader partai, serta memetakan capaian institusional dan elektoral yang dihasilkan dari penerapan sistem tersebut. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus eksplanatif. Data primer dikumpulkan melalui in-depth interview kepada pengurus partai, calon legislatif, serta Focus Group Discussion (FGD) bersama para pelaksana dilapangan. Sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi internal partai PDI Perjuangan serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kerangka utama yang digunakan adalah Teori Seleksi Kandidasi Politik dari Hazan dan Rahat (2010) yang membedah aspek candidacy, selectorate, decentralization, serta appointment and voting system, dikombinasikan dengan Teori Motif Tujuan Partai (party goals) dari Sjoblom (1968) yang diadaptasi oleh Vandeleene (2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif politik utama penominasian adalah kesatuan partai (party unity) yang mengedepankan penjagaan kohesi internal dan soliditas partai, sementara motif kemenangan elektoral dan kompetensi legislatif bekerja secara hierarkis yang dikendalikan penuh oleh motif party unity. Pada proses seleksi, ketiga dimensi candidacy, selectorate, dan appointment and voting system bekerja secara eksklusif dan sentralistik, sementara decentralization muncul pada tahap pengusulan nama kandidat, namun tersentralisasi pada keputusan akhir, sehingga derajat Intra-Party Democracy Sistem KomandanTe berada pada tingkat yang rendah dan karakternya mengarah pada pola otokratik. Pada aspek capaian, Sistem KomandanTe berhasil menjaga stabilitas institusional partai melalui pengeliminasian konflik internal. Capaian elektoralnya bersifat ganda yakni dari enam Komandan petahana, tiga berhasil dilantik dan dua mengundurkan diri akibat tidak memenuhi kebutuhan sistem, satu KomandanTe tidak memenuhi suara, sementara perolehan kursi partai di Kota Magelang tetap menurun dan sebagian kandidat terpilih mengalami defisit finansial setelah pencalonan.
The Sistem Komandan Tempur Stelsel (Combat Commander System) mechanism developed by PDI Perjuangan in Central Java is a way for the party's institution to respond to the dynamics of the open-list proportional system that triggers competition among cadres during legislative elections. This study aims to analyze the political motives, selection process, and nomination outcomes of the KomandanTe System in the nomination of DPRD (regional legislative council) members in Magelang City. The study begins by analyzing the political motives underlying candidate selection, then traces how those motives influence the candidate selection process, with an emphasis on power relations in the interconnections among party elite actors, Komandan (Commanders), and party cadres, as well as mapping the institutional and electoral outcomes produced by the system's implementation. To answer these research questions, this study uses a qualitative approach with an explanatory case study strategy. Primary data were collected through in-depth interviews with party officials and legislative candidates, as well as Focus Group Discussions (FGDs) with field implementers. Secondary data were obtained through a study of PDI Perjuangan's internal party documentation and the State Officials' Asset Declaration Report (LHKPN). The main framework used is the Political Candidate Selection Theory of Hazan and Rahat (2010), which dissects the aspects of candidacy, selectorate, decentralization, and appointment and voting system, combined with the Party Goals Motive Theory (party goals) of Sjoblom (1968) as adapted by Vandeleene (2024). The findings show that the main political motive behind the nominations is party unity (party unity) which prioritizes safeguarding internal cohesion and party solidity, while the motives of electoral victory and legislative competence operate hierarchically, fully controlled by the party unity motive. In the selection process, the three dimensions of candidacy, selectorate, and appointment and voting system operate in an exclusive and centralistic manner, while decentralization appears at the stage of proposing candidate names, but becomes centralized at the final decision, so that the degree of Intra-Party Democracy of the KomandanTe System is low and its character tends toward an autocratic pattern. In terms of outcomes, the KomandanTe System succeeded in maintaining the party's institutional stability by eliminating internal conflict. Its electoral outcomes were mixed: of six incumbents Komandan, three were successfully inaugurated and two withdrew for failing to meet the system's requirements, one KomandanTe failed to obtain sufficient votes, while the party's seat count in Magelang City still declined and some elected candidates experienced a financial deficit after their nomination.
Kata Kunci : Partai Politik, Proses Seleksi Kandidat, Pemilihan Legislatif