Laporkan Masalah

Resentralisasi dan Reorganisasi Kekuasaan Lokal: Fragmentasi Respons Elite dalam Kasus CDOB Kabupaten Gelumbang

Ibrayoga Rizki Perdana, Joash Elisha Stephen Tapiheru, S.IP., M.A., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Studi ini membahas kontradiksi fundamental dalam politik desentralisasi di Indonesia: menguatnya arus resentralisasi di tengah asumsi bahwa oligarki telah beradaptasi mapan melalui fragmentasi kekuasaan lokal. Penelitian ini berargumen bahwa fenomena tersebut bukan gejala pelemahan oligarki, melainkan benturan struktural antara Logika Akumulasi Terfragmentasi yang dipertahankan elite lokal dan Logika Akumulasi Terkonsolidasi yang didorong pemerintah pusat melalui moratorium pemekaran daerah. Menggunakan desain studi kasus instrumental, penelitian ini menjadikan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Gelumbang sebagai arena analisis, dengan fokus pada fragmentasi respons elite lokal yang dikategorikan ke dalam Kelompok Overt dan Kelompok Covert. Temuan menunjukkan bahwa fragmentasi tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap kebuntuan regulasi, dipengaruhi interaksi antara genealogi aktor, kepentingan material, dan relasi terhadap institusi formal. Kelompok Overt beradaptasi melalui instrumen administratif-teknokratis, meski dihadapkan pada inefisiensi taktis akibat fragmentasi internal dan keterbatasan jaringan lobi. Kelompok Covert mengembangkan strategi diam strategis berdasarkan kalkulasi efisiensi partisipasi dan akumulasi tertunda, menghindari keterlibatan terbuka sembari mempertahankan peluang akumulasi melalui penguasaan aset spasial di wilayah yang diproyeksikan menjadi pusat pembangunan pascapemekaran. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan Model Oligarki Pasif-Agresif sebagai konsep tingkat menengah (mid-range concept) yang menjelaskan bagaimana kepatuhan politik di ruang formal berjalan beriringan dengan keberlanjutan akumulasi ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini juga mengajukan kriteria tingkat keterlibatan yang membedakan aktor oligarkis inti, aktor penerima manfaat, dan aktor profesional-teknokratis, guna menghindari generalisasi berlebihan yang menempatkan seluruh aktor lokal secara otomatis sebagai bagian dari jaringan oligarki. Sebagai studi kasus tunggal, temuan ini menghasilkan generalisasi analitis yang kontekstual, menunjukkan bahwa resentralisasi tidak menghapus praktik oligarkis, melainkan mendorong transformasi strategi yang lebih adaptif, kalkulatif, dan berorientasi jangka panjang.

This study examines a fundamental contradiction in Indonesia’s decentralization politics: the intensifying trend of recentralization amid the assumption that oligarchy has successfully adapted through the fragmentation of power at the local level. It argues that this phenomenon does not signify weakening oligarchic power, but rather reflects a structural contestation between the Fragmented Accumulation Logic, maintained by local elites, and the Consolidated Accumulation Logic, advanced by the central government through the regional expansion moratorium. Employing an instrumental case study design, this research uses the proposed New Autonomous Region (CDOB) of Gelumbang Regency as its empirical case, focusing on the fragmented responses of local elites, analytically categorized into the Overt Group and the Covert Group. The findings show that this fragmentation is an adaptive strategy responding to regulatory deadlock, shaped by the interaction of actor genealogy, material interests, and relationships with formal institutions. The Overt Group adapted through administrative-technocratic instruments, despite tactical inefficiencies from internal fragmentation and limited lobbying networks. The Covert Group adopted strategic silence based on calculations of participation efficiency and delayed accumulation, avoiding open engagement while preserving accumulation opportunities through acquiring spatial assets in areas projected to become future development centers. Based on these findings, this study proposes the Passive-Aggressive Oligarchy Model as a mid-range concept explaining how formal political compliance coexists with continued economic accumulation at the local level. This study also proposes a criterion of degree of implication distinguishing core oligarchic actors, beneficiary actors, and technocratic-professional actors, to avoid overgeneralizing every local actor as part of the oligarchic network. As a single-case study, the findings provide context-specific analytical generalizations, showing that recentralization does not eliminate oligarchic practices but reshapes them into strategies that are more adaptive, calculative, and long-term oriented.

Kata Kunci : Resentralisasi, Reorganisasi Oligarki, Oligarki Pasif-Agresif, CDOB Kabupaten Gelumbang.

  1. S2-2026-533295-abstract.pdf  
  2. S2-2026-533295-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-533295-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-533295-title.pdf