Resentralisasi dan Reorganisasi Kekuasaan Lokal: Fragmentasi Respons Elite dalam Kasus CDOB Kabupaten Gelumbang
Ibrayoga Rizki Perdana, Joash Elisha Stephen Tapiheru, S.IP., M.A., Ph.D.
2026 | Tesis | S2 Ilmu Politik
Studi ini membahas kontradiksi fundamental dalam politik
desentralisasi di Indonesia: menguatnya arus resentralisasi di tengah asumsi
bahwa oligarki telah beradaptasi mapan melalui
fragmentasi kekuasaan lokal. Penelitian ini berargumen bahwa fenomena tersebut bukan gejala pelemahan oligarki, melainkan
benturan struktural antara Logika Akumulasi Terfragmentasi yang dipertahankan
elite lokal dan Logika Akumulasi Terkonsolidasi yang didorong pemerintah pusat
melalui moratorium pemekaran daerah. Menggunakan desain studi kasus
instrumental, penelitian ini menjadikan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru
(CDOB) Kabupaten Gelumbang sebagai arena analisis, dengan fokus pada
fragmentasi respons elite lokal yang dikategorikan ke dalam Kelompok Overt dan Kelompok Covert. Temuan menunjukkan bahwa fragmentasi tersebut merupakan
bentuk adaptasi terhadap kebuntuan regulasi, dipengaruhi interaksi antara
genealogi aktor, kepentingan material, dan relasi terhadap institusi formal.
Kelompok Overt beradaptasi melalui
instrumen administratif-teknokratis, meski
dihadapkan pada inefisiensi taktis akibat fragmentasi internal dan keterbatasan
jaringan lobi. Kelompok Covert mengembangkan
strategi diam strategis berdasarkan kalkulasi efisiensi partisipasi dan
akumulasi tertunda, menghindari keterlibatan terbuka sembari mempertahankan
peluang akumulasi melalui penguasaan aset spasial di wilayah yang diproyeksikan
menjadi pusat pembangunan pascapemekaran. Berdasarkan temuan tersebut,
penelitian ini merumuskan Model Oligarki Pasif-Agresif sebagai konsep tingkat
menengah (mid-range concept) yang
menjelaskan bagaimana kepatuhan politik di ruang formal berjalan beriringan
dengan keberlanjutan akumulasi ekonomi di tingkat lokal. Penelitian ini juga
mengajukan kriteria tingkat keterlibatan yang membedakan aktor oligarkis inti,
aktor penerima manfaat, dan aktor profesional-teknokratis, guna menghindari
generalisasi berlebihan yang menempatkan seluruh aktor lokal secara otomatis
sebagai bagian dari jaringan oligarki. Sebagai studi kasus tunggal, temuan ini
menghasilkan generalisasi analitis yang kontekstual, menunjukkan bahwa
resentralisasi tidak menghapus praktik oligarkis, melainkan mendorong
transformasi strategi yang lebih adaptif, kalkulatif, dan berorientasi jangka
panjang.
This
study examines a fundamental contradiction in Indonesia’s decentralization
politics: the intensifying trend of recentralization amid the assumption that
oligarchy has successfully adapted through the fragmentation of power at the
local level. It argues that this phenomenon does not signify weakening
oligarchic power, but rather reflects a structural contestation between the
Fragmented Accumulation Logic, maintained by local elites, and the Consolidated
Accumulation Logic, advanced by the central government through the regional
expansion moratorium. Employing an instrumental case study design, this
research uses the proposed New Autonomous Region (CDOB) of Gelumbang Regency as
its empirical case, focusing on the fragmented responses of local elites,
analytically categorized into the Overt Group and the Covert Group. The
findings show that this fragmentation is an adaptive strategy responding to
regulatory deadlock, shaped by the interaction of actor genealogy, material
interests, and relationships with formal institutions. The Overt Group adapted
through administrative-technocratic instruments, despite tactical
inefficiencies from internal fragmentation and limited lobbying networks. The
Covert Group adopted strategic silence based on calculations of participation
efficiency and delayed accumulation, avoiding open engagement while preserving
accumulation opportunities through acquiring spatial assets in areas projected
to become future development centers. Based on these findings, this study
proposes the Passive-Aggressive Oligarchy Model as a mid-range concept explaining
how formal political compliance coexists with continued economic accumulation
at the local level. This study also proposes a criterion of degree of
implication distinguishing core oligarchic actors, beneficiary actors, and
technocratic-professional actors, to avoid overgeneralizing every local actor
as part of the oligarchic network. As a single-case study, the findings provide
context-specific analytical generalizations, showing that recentralization does
not eliminate oligarchic practices but reshapes them into strategies that are
more adaptive, calculative, and long-term oriented.
Kata Kunci : Resentralisasi, Reorganisasi Oligarki, Oligarki Pasif-Agresif, CDOB Kabupaten Gelumbang.