Human -Elephant Conflict: Analisis Strategi Penghidupan Masyarakat Desa Penyangga Dengan Sustainable Livelihoods Approach Di TN Way Kambas

Ummu Anityaningrum, Dr. Erda Rindrasih, S.Si., MURP.

2026 | Tesis | S2 Administrasi Publik

• Penelitian ini menganalisis strategi penghidupan masyarakat desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dalam menghadapi Human–Elephant Conflict (HEC) serta livelihood outcomes yang dihasilkan dengan menggunakan kerangka Sustainable Livelihoods Approach (SLA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif di tiga desa penyangga TNWK, yaitu Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu VII, dan Braja Asri. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 36 informan, observasi partisipatif, dan analisis dokumen selama November 2025 hingga Januari 2026.
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di ketiga desa mengembangkan lima lapisan strategi penghidupan yang relatif serupa, yaitu pertanian defensif, penggunaan alat mitigasi fisik, penjagaan kolektif berbasis informasi GPS collar, pengelolaan cadangan dan pinjaman, serta diversifikasi pendapatan nonpertanian. Namun, kesamaan strategi tersebut tidak menghasilkan livelihood outcomes yang setara. Labuhan Ratu VII mencapai kategori Adapting Transformatif, Labuhan Ratu IX berada pada kategori Adapting hingga Coping, sedangkan Braja Asri didominasi kategori Coping hingga Declining-Trapped. Perbedaan outcomes tidak ditentukan oleh banyaknya modal yang dimiliki rumah tangga, melainkan oleh tiga kondisi struktural yang membentuk pilihan peluang penghidupan (strategic latitude), yaitu kesesuaian agroekologis lahan, kualitas kelembagaan ekonomi lokal, dan pengakuan hukum formal atas status desa penyangga sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2011 yang telah diubah dengan PP No. 108 Tahun 2015. Belum adanya penetapan formal desa penyangga menyebabkan akses masyarakat terhadap program, mekanisme kompensasi, dan partisipasi dalam tata kelola kawasan konservasi masih terbatas.
  Penelitian ini juga menemukan bahwa capaian penghidupan yang tampak berhasil tetap rapuh ketika bergantung pada program eksternal. Berakhirnya PKS IRI menyebabkan pendapatan KTH di Labuhan Ratu VII turun lebih dari 90 persen, menunjukkan bahwa ketergantungan pada donor tanpa kemandirian kelembagaan lokal menciptakan kerapuhan tersembunyi yang tidak terlihat dalam capaian jangka pendek. Secara teoritis, penelitian ini mendebat definisi keberlanjutan Chambers dan Conway (1992) melalui bukti empiris conservation-poverty trap serta mengusulkan dua dimensi baru dalam SLA: ketergantungan kelembagaan (institutional dependency) dan batas tekanan struktural (structural stress threshold). Penelitian ini menawarkan konsep pilihan peluang penghidupan (strategic latitude) sebagai pengembangan analitis terhadap Sustainable Livelihoods Approach dalam konteks HEC serta merekomendasikan penguatan pengakuan hukum komunitas, kelembagaan ekonomi lokal, dan diversifikasi penghidupan berbasis agroekologi sebagai prasyarat terwujudnya koeksistensi manusia dan gajah yang berkelanjutan

This study examines the livelihood strategies adopted by communities living in the buffer villages surrounding Way Kambas National Park (WKNP) in response to Human–Elephant Conflict (HEC) and the resulting livelihood outcomes using the Sustainable Livelihoods Approach (SLA). A qualitative comparative case study was conducted in three buffer villages—Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu VII, and Braja Asri. Data were collected through in-depth interviews with 36 informants, participant observation, and document analysis between November 2025 and January 2026.

The findings show that communities across the three villages developed five broadly similar layers of livelihood strategies: defensive farming practices, the use of physical mitigation measures, collective guarding supported by GPS collar information, management of savings and loans, and diversification into non-farm income sources. However, these similar strategies produced markedly different livelihood outcomes. Labuhan Ratu VII achieved a Transformative Adapting trajectory, Labuhan Ratu IX remained within the Adapting to Coping categories, while Braja Asri was dominated by Coping and Declining-Trapped trajectories. These differences were shaped not by the quantity of livelihood assets owned by households but by three structural conditions that determined their strategic latitude: agroecological suitability, the quality of local economic institutions, and formal legal recognition of buffer village status under Government Regulation No. 28 of 2011, as amended by Government Regulation No. 108 of 2015. The absence of formal recognition has systematically limited communities' access to development programs, compensation mechanisms, and participation in protected area governance. The study further reveals that seemingly successful livelihood achievements remain fragile when built on external program dependency: the expiry of IRI's cooperation agreement caused KTH income in Labuhan Ratu VII to fall by more than 90 percent, demonstrating that donor reliance without local institutional autonomy creates a hidden conservation-poverty trap. Theoretically, this study challenges Chambers and Conway's (1992) sustainability definition and proposes two additional dimensions for SLA: institutional dependency and structural stress threshold. This study introduces strategic latitude as an analytical extension to the Sustainable Livelihoods Approach in the context of Human–Elephant Conflict and recommends strengthening legal recognition, local economic institutions, and agroecology-based livelihood diversification as key prerequisites for achieving sustainable human–elephant coexistence.

Kata Kunci : Human–Elephant Conflict (HEC); Sustainable Livelihoods Approach (SLA); Livelihood Strategies; Vulnerability; Livelihood Outcomes; Strategic Latitude; buffer Villages.