Laporkan Masalah

Analisis asas dominium plenum dalam pernyataan bawah tangan yang memuat ketentuan tentang nominee saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

SEPTYA HASNA RAHMASARI, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya pengecualian asas dominium plenum dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berkaitan dengan adanya pernyataan bawah tangan yang memuat ketentuan nominee kepemilikan saham dan menganalisis implikasi yuridisnya terhadap adanya pemisahan kepemilikan hak atas saham. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Data tersebut kemudian didukung dengan wawancara menurut relevansi keahlian narasumber bidang perseroan dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, Pertama asas dominium plenum yang tercermin pada setiap ketentuan dalam UUPT memandang saham sebagai kesatuan hak kepemilikan yang utuh (unitas) tanpa ruang pengecualian. Pernyataan bawah tangan yang memuat ketentuan nominee kepemilikan saham bukan sebagai pengecualian atas asas dominium plenum namun sebagai konsekuensi kekosongan norma larangan secara eksplisit dalam UUPT. Kedua, Pernyataan bawah tangan yang memuat ketentuan nominee ini dinilai tidak sah karena bertentangan dengan larangan tegas Pasal 33 ayat (1) UUPM. Begitu juga dengan klausul yang memisahkan hak suara dari hak ekonomi juga bertentangan dengan sifat dominium plenum menurut Pasal 52 ayat (4) UUPT sehingga dianggap tidak memenuhi syarat causa yang halal sesuai pada Pasal 1320 KUHPerdata. Akibatnya, perjanjian batal demi hukum (null and void), dengan implikasi pengakuan hanya secara de jure (bukti secara formal), pembagian tanggung jawab tidak berlaku, dapat mengaburkan kepercayaan pihak ketiga dan jika sengketa terjadi hanya dapat melalui gugatan perdata (wanprestasi)

This study aims to determine and analyze whether there are exceptions to the dominium plenum principle within Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) regarding private statements containing nominee share ownership provisions, and to analyze the juridical implications of the resulting separation of share ownership rights. This research employs a normative-juridical method with a descriptive nature, utilizing library research to gather secondary data. This data is supplemented by interviews with experts in corporate law and analyzed using qualitative descriptive analysis. The research findings are as follows: First, the dominium plenum principle reflected in every provision of the UUPT views shares as an integral unit of ownership rights that allows for no exceptions. A private statement containing nominee share ownership provisions does not constitute an exception to the dominium plenum principle but rather arises from a legislative gap regarding an explicit prohibition within the UUPT. Second, such private statements containing nominee provisions are deemed invalid because they contravene the express prohibition in Article 33 paragraph (1) of the Capital Market Law (UUPM). Similarly, clauses separating voting rights from economic rights conflict with the nature of dominium plenum as defined in Article 52 paragraph (4) of the UUPT; consequently, they fail to meet the requirement of a lawful cause under Article 1320 of the Indonesian Civil Code. As a result, the agreement is null and void, leading to implications such as recognition being limited to de jure status (formal proof only), the inapplicability of liability sharing arrangements, the potential to mislead third parties, and the restriction of dispute resolution to civil lawsuits (based on breach of contract).

Kata Kunci : Asas Dominium Plenum, Pernyataan, Saham, Perseroan

  1. S2-2026-540850-abstract.pdf  
  2. S2-2026-540850-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-540850-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-540850-title.pdf