Peran pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan koordinasi penanaman modal di daerah Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Utara

GINTING, Maria Veronika, Drs. Josef Riwu Kaho, MPA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Politik Lokal dan Otonomi Daerah)

Pembahasan utama dalam penelitian ini adalah menyangkut pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Provinsi, secara khusus dalam bidang penanaman modal Koordinasi dalam bidang penanaman modal juga merupakan sesuatu yang sangat perlu, mengingat sifatnya yang multi sektor, maka terdapat kemungkinan untuk menimbulkan sejumlah persoalan baru. Yang diangkat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Provinsi Sumatera utara dalam melaksanakan koordinasi penanaman modal. Untuk mempermudah pemahaman peran Provinsi maka penelitian ini menggunakan konsep-konsep koordinasi, baik secara umum, maupun konsep koordinasi yang dikaitkan dengan pelaksanaan penanaman modal di Daerah. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana bentuk-bentuk koordinasi yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian dilakukan pada tingkat Pemerintah Provinsi, disamping juga dilakukan pada tiga Daerah Kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, koordinasi antar sektor pada bidang penanaman modal tenyata bukan merupakan kegiatan yang mudah. Egoisme-egoisme sektoral sering kali dipandang sebagai salah satu penyebab tidak berlangsung koordinasi di Daerah. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan salah seorang narasumber, Kasubdin Penanaman modal Deli Serdang, yang menyebutkan bahwa dinas-dinas yang terkait dengan bidang penanaman modal masih bergerak sesuai dengan target dan kebutuhan dinasnya masing-masing. Dalam bidang penanaman modal, koordinasi dilakukan oleh Provinsi berdasarkan Kepmeninves No 37 Tahun 1999. Koordinasi penanaman modal dilakukan oleh Provinsi dalam suatu RKPPMD, yang diselenggarakan sebelum pelaksanaan Rakorbang Provinsi. Selain dilakukan dalam suatu Rapat Koordinasi, untuk mencegah timbulnya sejumlah persoalan di Daerah yang terkait dengan kegiatan penanaman modal, Provinsi juga mengkoordinir Daerah-Daerah untuk melakukan koordinasi melalui suatu wadah kerjasama antar Daerah. di Provinsi Sumatera Utara terdapat dua bentuk kerjasama antar Daerah yang telah berhasil difasilitasi Provinsi. Yaitu MEBIDANG, yang merupakan kerjasama tiga Daerah yang saling bertetangga, dan yang kedua, yaitu Kerjasama Pantai Barat, yang beranggotakan semua Daerah Kabupaten/kota di Pantai Barat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa bentuk-bentuk koordinasi yang diselenggarakan oleh Provinsi Sumatera Utara, terutama yang terkait dengan penanaman modal, belum sepenuhnya mampu menyelesaikan atau bahkan mencegah timbulnya persoalan. Beberapa persoalan yang dapat meningkat menjadi persoalan yang lebih serius masih terjadi. seperti yang terakhir terjadi yaitu antara Provinsi dan Kabupaten Karo. Apa yang terjadi memperlihatkan bahwa koordinasi yang telah dilakukan dilihat hanya sebagai suatu kegiatan rutin saja oleh Daerah. Provinsi tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan jalannya kegiatan penanaman modal di Daerah, karena kewenangan terbatas yang ada pada Provinsi.

Main discussion of this research is about the coordination’s role runs by the state government in provincial level, particularly in investment sector. For the nature of this sector, which is involving many other sectors,to avoid problems might emerge coordination is a must. As a research question in this research is how the North Sumatera State Government runs its role as coordinator in investment coordination.The concept used in this research is coordination concept, in general and also engaged in investment matters. This a qualitative research,which using description methode to describing the coordination’s role of state government in provincial level. The research are located in Provincial level, and also ini three regions. As a fact, in investment sector, coordination is such a difficult to do. As one of the key informan said, which is from Deli Serdang, it tends each interrelated sector still works and sees themselves as a different part from each other. Each sector try to pursuing their sector’s goal or target only. In region context, this situation is also happened. For the reason of huge region income, seems each region only care about how to make their region become more attractive to investors in many particular ways. So in some cases like in case of Deli Serdang and Medan, or Deli Serdang and Karo, or some other regions in North Sumatera it conceive few problems. As a choosen coordinator in investment, state government in provincial level, is demanded an ability to handle or at least able to minimaze each possible problems might occur.But for this government level, to do this function is not as easy as it was said.What the regulation had said, which is Regulation No 22/1999, is accused as cause of the difficulties. It said that there is no more hierarchical connection between the provincial level and the region level. And it built different interpretation between state government in provincial level and regions, and even among the regions itselves. In North Sumatera Province, there are several kind of coordination which are enggageto investment sector. The first is named as RKPPMD which is held once in a year before the Development Coordination Annual Meeting. This kind of coordination is based to the Minister Regulation No 3 Year 1995. The other form is expanded in order to solve or minimize possible problems. The provincial level of government fasilitating several regions to gather together in some kind of cooperation. There are two kind of cooperations have been expended in North Sumatera Province. Each of the cooperation is having different background reason. The first is named MEBIDANG, which is a cooperation of three Region, Medan, Binjai and Deli Serdang. This cooperation is expanded in order to solve and minimizing some kind of problems sometimes emerge among these region. The other is West Coast Regions Coordination. This coordination is developed for the reason to give these region to catch up from most of The East Coast Regions. It try to open the regions widely, and try to “steal” the investors attentions. . As a conclusions we may said each kind of investment coordination which is coordinate by North Sumatera State Government still enable to solve or even reducing every posible problem might emerge.What happened between the Karo Municipality and North Sumatera state Government, seen as one of the example which is shown how coordination only seen as a annual meeting. Follow up of coordination’s result fully depent to each region. For the reason of local autonomy,The government in provincial level having nomore power to decide what will be done.

Kata Kunci : Pemerintah Provinsi,Peran Koordinasi,Penanaman Modal,Investment coordination