Laporkan Masalah

KAJIAN KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN KASUS DUMPING LIMBAH B3 “SUMOBITO” OLEH BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BPPHLHK) WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

Muammar Fikri Zamani, Prof. Dr. Lutfi Muta`ali, S.Si., MT.; Dr. Wahyu Yun Santoso, S.H.,M.Hum.,LL.M

2026 | Tesis | S2 Ilmu Lingkungan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian kelembagaan dalam penanganan kasus dumping limbah B3 di Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran kelembagaan BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dalam penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran tindak pidana lingkungan hidup dumping limbah B3. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif, serta mengintegrasikan teori kelembagaan Malcolm L. Goggin dan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus dumping limbah B3 di Sumobito belum berjalan secara efektif. Berdasarkan teori Goggin, kelemahan terletak pada struktur kelembagaan yang belum terintegrasi, keterbatasan kapasitas organisasi, lemahnya komunikasi antar lembaga, informasi lembaga publik yang minim, transparansi penanganan kasus yang belum berjalan, serta anggaran penanganan kasus yang masih minim. Berdasarkan teori Friedman, ketidakefektifan hukum disebabkan oleh lemahnya struktur hukum (peran lembaga hukum belum optimal, kapasitas penyidik yang belum maksimal, dan sarana dan prasarana pendukung yang minim) serta budaya hukum yang masih rendah, meskipun substansi hukum yang berlaku telah memadai. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap bahaya dari dumping limbah B3 turut memperparah kondisi tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan penanganan dumping limbah B3 di Sumobito, Kab. Jombang bersifat sistemik dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan melalui penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem penegakan hukum, serta penguatan budaya hukum masyarakat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup

This study aims to analyze the institutional aspects of handling the hazardous and toxic waste (B3) dumping case in Sumobito District, Jombang Regency, by the Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara. The primary issue addressed in this research is the suboptimal institutional performance of the BPPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara in enforcing environmental law against hazardous and toxic waste (B3) dumping offenses. This study employs an empirical juridical approach using a qualitative analytical method and integrates Malcolm L. Goggin's institutional theory with Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness.

The findings reveal that the handling of the hazardous and toxic waste (B3) dumping case in Sumobito has not been carried out effectively. From the perspective of Goggin's institutional theory, the weaknesses lie in the lack of institutional integration, limited organizational capacity, weak inter-agency communication, inadequate public access to institutional information, insufficient transparency in case handling, and limited financial resources allocated for case management. From Friedman's legal effectiveness perspective, the ineffectiveness of law enforcement is attributed to weaknesses in the legal structure, including the suboptimal performance of law enforcement institutions, the limited capacity of environmental investigators, and inadequate supporting facilities and infrastructure, despite the existence of an adequate legal framework. In addition, the low level of legal awareness among the community and business actors regarding the environmental and public health risks posed by hazardous and toxic waste dumping has further exacerbated the problem.

This study concludes that the handling of the hazardous and toxic waste (B3) dumping case in Sumobito, Jombang Regency, is characterized by systemic and multidimensional challenges. Therefore, institutional reform is necessary through strengthening inter-agency coordination, enhancing human resource capacity, integrating the environmental law enforcement system, improving transparency and public access to institutional information, and fostering a stronger legal culture within society in order to enhance the effectiveness of environmental law enforcement.

Kata Kunci : kelembagaan, dumping limbah B3, BPPHLHK, efektivitas hukum, penegakan hukum lingkungan.

  1. S2-2026-496004-abstract.pdf  
  2. S2-2026-496004-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-496004-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-496004-title.pdf