Kebijakan perburuhan Philipina dalam melindungi buruh Migran

RATNAWATI, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Kebijakan pemerintah Philipina dalam melindungi buruh migran tidak lepas dari kebijakan pembangunan yang dijalankan Philipina. Kemiskinan yang berkepanjangan dan sempitnya kesempatan kerja di dalam negeri telah mendorong warganya untuk bermigrasi ke luar negeri. Ini merupakan pilihan paling mudah dan cepat dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi di Philipina. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan perlindungan buruh migran secara fundamental ditegaskan dalam Republic Act 8042 dan Labor Code Philippine yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan buruh migran. Kebijakan ini memiliki motivasi ekonomi, motivasi politik, dan motivasi sosial. Motivasi ekonomi ditunjukkan dengan sikap Pemerintah Philipina yang dengan sadar telah menjadikan warganya yang bermigrasi ke luar negeri sebagai sumber pendapatan negara yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan pendapatan nasional. Baik warganya yang menetap di luar negeri sebagai perantau, atau bekerja sebagai buruh migran, atau pekerja kontrak telah menghasilkan remitan yang sangat besar. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonominya, Phlipina tetap mempertahankan ekspor buruh ke luar negeri sebagai program pembangunannya. Motivasi politik ditunjukkan dengan keinginan pemerintah untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dari serikat-serikat buruh terhadap pentingnya memenuhi semua hak-hak buruh sekaligus sebagai warga negara. Motivasi sosial ditunjukkan dengan keinginan Philippina untuk mengatasi masalah sosial berupa pengangguran dan kemiskinan dengan mengatur pengiriman remitan dari buruh migran. Melalui kebijakan perlindungan buruh migran di atas, pemerintah memiliki banyak keuntungan. Secara ekonomi, pemerintah berhasil memperkuat sumber devisa dan sumber pendapatan negara Philippina. Secara politik, pemerintah berhasil mengakomodasi berbagai aspirasi yang selama ini menjadi senjata politik bagi serikat-serikat buruh, LSM, dan partai-partai politik. Secara sosial, pemerintah dapat memperkecil angka kemiskinan dan pengangguran di Philippina. Pada sisi lain, Philippina harus menanggung berbagai dampak negatif atau social cost migrasi buruh ke luar negeri. Kesimpulannya, kebijakan perburuhan yang dapat meningkatkan keahlian, pengetahuan dan wawasan kepada buruh migran lebih dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya. Selain itu, pengiriman buruh migran juga didorong oleh keinginan pemerintah untuk dengan cepat mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.

Philippines’ government policy in protecting migrant worker is not a separate part from developmental policy that is currently implemented by Philippines. The over extending poverty and the lack of work opportunity in the country has forced its citizens to immigrate abroad. It is the easiest and the most instant choice in overcoming social and economic problems. This research has discoveres that the policy of migrant worker protection has been confirmed fundamentally within Rrepublic Act 8042 and Labor Code Philippine that control the right and duty of government in providing protection for migrant worker. This policy contains economic motivation by the attitude of Philippines’ government that has consciously made his citizens who has immigrated abroad as the state’s resource for giving huge contribution to the improvement of national income, politic motivation is shown through the government will in accommodating various demands from labor associations toward the importance of meeting all of the labor’s rights at once as cicizens, and social motivation is shown in the government will to overcome social problems such as unemployment and poverty by controlling remittance delivery from migrant workers. Through the policy of migrant worker protection abovementioned, government giants a lot of benefit. Economically, the government is succeeded in accommodating the various aspirations that has been used as a weapon by labor association, LSM (=Sociaty’s Independent Institution), and political party. Socially, the government can reduce the rate of poverty and unemployment in Philippines. On the other side, Philippines has to bear negative impact or social cost from worker’s migration to foreign country. As the conclusion, the labor policy that is able to improve skills, knowledge, and perspectives of the migrant worker is based more on the government will to improve its national income. Moreover, the delivery of migrant worker is encouraged as well by the government will to reduce poverty, unemployment, and other social problems immediately.

Kata Kunci : Philipina,Kebijakan Perburuhan,Perlindungan Buruh Migran, migrant worker, benefit, impact